TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menghargai langkah yang dilakukan Presiden Jokowi yang dengan segera pada hari ini mengutus Pak Pratikno Mensesneg membawa surat pengajuan pergantian Panglima TNI kepada pimpinan DPR RI.

"Saya sebagai Ketua Komisi 1 DPR RI menunggu proses di Pimpinan DPR RI dan Badan Musyawarah apakah surat segera diproses sehingga sebelum masa reses ini kita sudah bisa melakukan fit and proper test, sebagaimana tugas Komisi 1 DPR RI" ujar Kharis, melalui keterangan tertulis, Senin (4/12/2017).

Presiden Joko Widodo diketahui telah mengirim nama pengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan pensiun Maret 2018 mendatang.

Komisi I DPR yang bermitra dengan TNI, kata Kharis, sifatnya menunggu surat Jokowi tersebut dan akhirnya dikirimkan pada hari ini.

Kharis berharap Panglima TNI selanjutnya mampu melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Jenderal Gatot Nurmantyo.

Baca: Diperiksa Sebagai Tersangka, Wali Kota Mojokerto Belum Ditahan

"Saya secara pribadi sangat berterima kasih kepada Pak Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Dedikasi, kesungguhan profesionalisme dan kecakapan beliau memimpin TNI semoga dilanjutkan dan dikembangkan oleh penerus estafet kepemimpinan yang baru kelak" ujar Kharis.

Anggota DPR RI dari fraksi PKS ini pun mengomentari terpilihnya KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal pengganti Gatot Nurmantyo.

Kharis mengatakan penunjukkan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sudah benar, lantaran jika dilihat masa dinasnya di antara Kepala Staf angkatan termasuk yang masih lama.

Ia juga menilai Hadi Tjahjanto memiliki rekam jejak yang bagus sebagai KSAU.

"Rekam jejak beliau sebagai KSAU juga bagus seperti keberhasilannya merevitalisasi alutsista TNI AU lebih modern dan tangguh sesuai jalannya," katanya.

Kharis pun mengungkap bahwa sekarang hanya tinggal tugas DPR RI, khususnya Komisi 1 untuk dapat segera menindaklanjuti dengan fit and proper test.

"Semua anggota DPR RI wabil khusus Anggota Komisi 1 punya hak dan kewajiban yang sama untuk menelaah, memberikan penilaian apakah menerima atau mengembalikan surat Presiden Jokowi terkait pergantian Panglima TNI ini" ujarnya.