Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Fraksi PKS Minta Kebijakan Pemerintah Soal Perusahaan Plat Merah Tidak Ditutupi ke Publik

Jazuli Juwaini menjelaskan, diskusi ini dimaksudkan untuk membedah dan membahas tren kebijakan pemerintah terhadap BUMN.

Fraksi PKS Minta Kebijakan Pemerintah Soal Perusahaan Plat Merah Tidak Ditutupi ke Publik
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Anggota DPR fraksi PKS Jazuli Juwaini tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan, Jakarta, Jumat (7/7/2017). Jazuli diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AA (Andi Agustinus alias Andi Narogong) terkait kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI kembali menggelar diskusi yang membahas kontroversi penjualan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini menjelaskan, diskusi ini dimaksudkan untuk membedah dan membahas tren kebijakan pemerintah terhadap BUMN.

Antara lain menyangkut holding sejumlah BUMN, sekuritisasi aset, bahkan penjualan saham dan aset BUMN yang menimbulkan polemik dan kritisi masyarakat luas.

"Ini adalah bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Apalagi kebijakan menyangkut holding, sekuritisasi, penjualan saham dan aset BUMN ini menimbulkan polemik dan mendapatkan kritisi dari masyarakat luas serta berdampak terhadap penguasaan aset strategis negara," kata Jazuli dalam diskusi dengan tema 'Jangan Jual BUMN' di Komplek DPR Senayan, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Baca: Wakil Ketua DPRD Jakarta Sepakat Gubernur Hapus LPJ Dana Operasional RT/RW

Dalam diskusi ini hadir Adang Daradjatun (Anggota Komisi VI), Fajar Harry Sampurno (Deputi Meneg BUMN), Marwan Batubara (Direktur Eksekutif IRES), Budi Gunadi Sadikin (Dirut PT Inalum) dan Arie Prabowo Ariotedjo (Dirut PT Antam).

Jazuli menjelaskan, melalui diskusi ini Fraksi PKS ingin membedah permasalahan ini secara transparan agar publik bisa secara objektif menilai.

Hal ini supaya, pemerintah dapat menjelaskan dan mempertanggung jawabkan kebijakan yang diambilnya.

"Diskusi ini bagian dari fasilitasi agar pemerintah dan BUMN dapat menjelaskan kepada publik sehingga setiap kebijakan atas perusahaan pelat merah ini akuntabel dan tidak terkesan ada yang ditutup-tupi. Apalagi sampai negara dan rakyat dirugikan nantinya akibat kebijakan ini," kata Jazuli.

Anggota Komisi I DPR RI ini menambahkan, pemerintah hendaknya berpikir strategis soal pengelolaan BUMN ini semata-mata untuk kepentingan jangka panjang bagi rakyat, bangsa, dan negara.

Halaman
12
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas