TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Legislatif Partai Golkar se-Indonesia adalah sumber daya politik yang penting dalam memenangkan partai pada 2019 mendatang.

Para legislator menjadi aset sekaligus modal politik dalam meraih kejayaan partai.

“Anggota fraksi merupakan kekuatan paling penting yang harus mendapatkan perhatian lebih dari partai jika kemenangan dan kejayaan partai ingin kembali diraih. Partai meski memberikan perhatian dan prioritas bagi para legislator yang kini masih menjbat,” ujar Ketua Bidang Legislatif, Eksekutif dan Lembaga Politik DPP Partai Golkar Yahya Zaini dalam keterangan tertulis, Kamis (7/12/2017).

Baca: Ketum PKB Sebut Masyarakat Dapat Protes di Medsos Terkait Yerusalem

Menurut Yahya, selain berperan besar terhadap kemenangan partai, legislator Partai Golkar se-Indonesia merupakan ujung tombak partai dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Para legislator memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam menentukan kebijakan di semua level tingkatakan.

“Dari workshop ini saya kira, para anggota legislator mendapatkan informasi berharga yang dapat dijadikan bekal dalam implementasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan, bebas korupsi dan pro rakyat,” tambanya.

Karenanya peranya yang sangat penting, menurut Yahya, keterlibatan anggota DPRD perlu ditingkatkan dalam perencanaan pembangunan.

“Peran-peran yang selama ini minim dalam perencanaan perlu diatur lebih baik lagi. Peranya harus lebih jelas dalam Musrenbang,” tekanya.

Kata Yahya, peranserta dan komitmen para legislator terhadap pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel juga perlu ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya.

Baca: Jenderal Gatot Nurmantyo Ungkap Tantangan Panglima TNI Baru

Untuk itu, FPG DPRD se-Indonesia perlu mendorong pemerintah daerah masing-masing untuk menerapkan e-government secara efektif dalam bentuk e-planning, e-budgeting, e-procurement dan e-catalog.

“Para legislator Partai Golkar harus tampil didepan dalam mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih dengan cara-cara yang lebih professional dan akuntabel,” tandasnya.

Yahya juga mengatakan, workshop nasional legislatif Partai Golkar juga merekomendasi kepada DPP Partai Golkar untuk menginisiasi perubahan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah supaya adil.