TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Jenderal TNI. Gatot Nurmantyo menilai positif  bila pelantikan Marsekal TNI. Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI dipercepat.

Ia sendiri mengaku sudah menghadap ke Presiden RI. Joko Widodo, agar proses penggantian Panglima TNI dipercepat.

"Saya meminta mohon kepada presiden apabila setelah 'fit and proper test' dan presiden menyetujui, kan tinggal satu langkah keputusan presiden marsekal Hadi ditetapkan menjadi panglima TNI," ujarnya ujar Gatot Nurmantyo kepada wartawan di Balai Komando, Jakarta Timur, Kamis (7/12/2017).

Baca: Sejak 5 Desember 2017, Andi Narogong Resmi Sandang Justice Collaborator Kasus E-KTP

Salah satu pertimbangan Gatot Nurmantyo adalah soal angkatan.

Ia yang merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1982, jaraknya cukup jauh dengan Hadi Tjahjanto.

Hadi merupakan lulusan Akmil tahun 1986.

Ia khawatir ada rasa sungkan yang terjadi antara Hadi Tjahjanto dan dirinya.

"Agar transisi ini berjalan mulus, karena selisih tahun saya angkatan delapan dua, pak Hadi delapan enam, empat tahun (selisihnya) di akademi, jauh sekali. Agak sungkan-sungkan, jadi kalau langsung dilantik, dan saya hari itu juga atau besoknya sertijab," katanya.

Hadi Tjahjanto dijadwalkan baru akan pensiun pada 2020 mendatang.

Baca: Beredar Surat Ditandatangani Setya Novanto Minta Perlindungan Jokowi

Sementara pada 2018 Indonesia akan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, dan pada 2019 mendatang akan digelar Pemilihan Presiden (Pilpres).

Hal tersebut menurut Gatot Nurmantyo dijadikan pertimbangan oleh Joko Widodo dalam menunjuk Hadi Tjahjanto.

"Pak presiden menentukan pak Hadi berdasarkan tantangan tugas kedepannya cocok apa tidak dari berbagai angkatan ternyata pak Hadi, dalam tahun politik ini," ujarnya.

Tantangan lain untuk Hadi Tjahjanto,menurut Gatot Nurmatnyo, adalah agenda pembangunan TNI, di mana kekuatan TNI harus disebar sesuai potensi ancaman yang ada.

Sementara saat ini markas-markas TNI hanya di Jawa dan Sumatera.

"Karena markas-markas kita itu ditempat di Jawa Sumatera, di sepanjang jalur logistik Belanda, sehingga terpusat, maka gelar dibagi rata, sehingga harus dibagi rata sesuai kebijakan pemerintah, membangun luar ke dalam, dan dari pinggir," katanya.