TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jelang tahun politik 2018 dan 2019 berbagai isu soal penjualan aset semakin kencang dihembuskan.

Hal ini disesalkan oleh Sekjen DPN Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM), Wanto Sugito.

Menurutnya, isu-isu penjualan itu hoax karena sampai saat ini tidak ada rencana penjualan aset-aset negara.

“Isu penjualan jalan tol, bandara dan pelabuhan itu hoax tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sampai saat ini tidak ada pemerintah berencana menjual itu,” kata Wanto kepada wartawan, Kamis (7/12/2017).

Pemerintah kata Wanto bukan menjual melainkan menerapkan Public Private Partnership (PPP).

Artinya hanya memberikan hak konsesi kepada pihak lain. Tapi negara masih tetap mengontrol tidak dilepas begitu saja. 

“Jadi clear tidak ada penjualan aset negara kepada asing. Saya berharap isu-isu seperti ini tidak lagi dimainkan hanya untuk menjelekan pemerintahan Jokowi,” ujarnya.

Wanto berharap masyarakat tidak mudah percaya dengan isu hoax tersebut. Ada baiknya, mengecek terlebih dahulu kebenaran berita tersebut. Jangan mudah untuk menyebarkannya.

“Isu tersebut sangat sensitif saat ini, apalagi jelang tahun politik 2018 dan pilpres 2019,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi maupun Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono  membantah isu penjualan tersebut.

Disebutkan Basuki, meski jalan tol dibiayai oleh swasta, aset jalan tol tetap milik negara. 

Menhub, Budi Karya Sumadi memastikan tidak ada aset BUMN yang akan dijual kepada swasta, tetapi memberikan hak konsesi kepada pihak lain dengan waktu tertentu dengan cara tertentu.

Pihaknya, selalu mengawal, government dan safety itu yang paling utama.

"Tidak ada upaya prejudice, kami keras melakukan itu. Kalau tidak maka kami akan kehilangan momen, tolong dipahami, didukung, pada dasarnya kita ingin melakukan sesuatu untuk meningkatkan daya saing negara," ucapnya. 

Sebelumnya beredar tulisan atas nama Ketua Komisi V DPR RI, Fery Francis dengan judul Indonesia Not For Sale.
Dalam tulisan tersebut dijabarkan terkait dengan hasil rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Kementerian PUPR dan Kemenhub. 

Topik yang dibahas dalam Raker ini adalah rencana Pemerintah menawarkan pengelolaan jalan tol, bandara dan pelabuhan ke pihak swasta.

Dinamika rapat terasa sekali mengingat topik yang dibahas bersinggungan dengan kedaulatan, harga diri dan kewibawaan bangsa.