TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terdakwa korupsi pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2013 Andi Agustinus alias Andi Narogong dituntut pidana penjara delapan tahun dan denda Rp 1 miliar, subsidair enam bulan kurungan.

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Andi Agustinus terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

"Menyatakan terdakwa Andi Agustinus telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi," kata Jaksa KPK Mufti Nur Irawan saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Korupsi, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Baca: Jenderal Gatot Nurmantyo Ungkap Tantangan Panglima TNI Baru

Menurut Jaksa, hal-hal yang memberatkan Andi Narogong adalah perbuatannya tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, perbuatan terdakwa bersifat masif yakni menyangkut kedaulatan pengelolaan data kepedudukan nasional dan dampak dari perbuatan terdakwa masih dirasakan sampai saat ini.

Selain itu, akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara yang besar. Sementara hal yang meringankan adalah Andi Narogong belum pernah dihukum sebelumnya, menyesali perbuatanya serta berjanji tidak akan mengulangi, berterus terang di persidangan, dan menjadi saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator.