TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Kesatuan Organisasi Kesatuan Gotong Royong (Kosgoro) 1957 Agung Laksono meminta DPP Partai Golkar untuk menahan diri dalam menunjuk Ketua DPR RI yang baru setelah Setya Novanto menyatakan diri mundur melalui sepucuk surat.

Agung menilai keputusan itu bersifat strategis sehingga harus diputuskan oleh kepemimpinan yang memiliki legitimasi.

“Sah saja kalau ada masukan untuk segera menunjuk Ketua DPR RI, tapi karena saat ini Partai Golkar dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum yaitu Pak Idrus Marham saya khawatir bila keputusan itu nantinya dipertanyakan legitimasinya.”

“Saya kira setelah Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa) saja sehingga memiliki legitimasi kuat, pimpinan DPR RI pasti mempertimbangkan hal itu juga,” ujar Agung Laksono saat konferensi pers di kediamannya di Jalan Cipinang Cempedak II No 23, Jakarta Timur, Minggu (10/12/2017).

Baca: Tiga Ormas Pendiri Golkar Desak Munaslub Paling Lambat 20 Desember 2017

Selain Kosgoro 1957, tiga ormas pendiri Partai Golkar yaitu SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia) yang diketuai Ade Komarudin dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) yang diketuai Roem Kono mendesak Munaslub segera dilaksanakan paling lambat tanggal 20 Desember 2017.

Ketiga ormas itu juga mengusulkan Menteri Perindustrian Indonesia Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto yang sudah ditahan sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik.

“Kami usulkan beliau karena rekam jejaknya yang bersih dan kami tidak mau kasus yang sama menimpa partai ini. Kami rasa dengan kepemimpinan yang berkarakter, latar belakang pendidikan, kemampuan, dan kompetensi Pak Airlangga Hartarto mampu membawa Golkar keluar dari turbulensi yang terjadi serta mempersiapkan Partai Golkar menghadapi tahun-tahun politik dan segera menentukan Ketua DPR RI.”

“Tugas yang diembannya berat namun saya percaya Airlangga Hartarto sosok yang cocok untuk Partai Golkar saat ini,” pungkasnya.