Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Kordinator Bidang Perekonomian DPP Golkar, Airlangga Hartarto menilai sewajarnya penunjukan Ketua DPR pengganti Setya Novanto dilakukan setelah Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Sebelumnya Ketua DPR Setya Novanto dikabarkan telah mengundurkan diri dan menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai penggantinya.

Baca: Ade Komarudin: Kalau Sekarang Masih Main Dengan Kepentingan Masing-masing, Kasihan Partai

"Tentu wajarnya itu sesudah Munas luar biasa, karna kalau itu masuk di agenda yang tiba tiba ini kan tentu tidak sesuai juga dengan mekanisme yang biasa berlaku di DPR," ujar Airlangga di Hotel Manhattan, Jakarta Selatan, Minggu, (10/12/2017).

Menurut Airlangga, DPR merupakan lembaga tinggi negara yang harus dihormati.

Baca: Airlangga Sebut Penunjukan Aziz Syamsuddin Jadi Ketua DPR di Luar Jalur

Karenanya keputusan menyangkut DPR harus sematang mungkin dan tidak dadakan.

"Bahwa wibawa daripada kelembagaan ini jangan dikooptasi oleh keputusan yang sifatnya dadakan," katanya.

Adapun mekanisme pergantian ketua DPR yakni Pimpinanan DPR harus menyampaikan surat pergantian tersebut kepada badan musyawarah (Bamus).

Baca: Kader Golkar Tidak Setuju Jika Aziz Syamsuddin Ditunjuk Setya Novanto Jadi Ketua DPR

Nantinya Bamus kemudian merapatkan surat pergantian tersebut.

"Ya kita liat apakah DPR besok mengagendakan mengenai hal tersebut. Jadi saya masih percaya dengan pimpinan DPR dan fraksi-fraksi dpr bisa melihat secara jernih," katanya.