TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Presiden Jokowi mengaku geram dengan birokrasi atau aturan perizinan yang rumit dan menjadi alat kepala daerah, pejabat dan kepala lembaga untuk alat pemerasan hingga pungli bahkan cenderung jadi objek untuk melakukan tindak pidana korupsi.

"Regulasi itu seperti pisau bermata dua. Izin persyaratan bisa berpotensi jadi obyek korupsi. Saya bicara blak-blakan, birokrasi cenderung sebanyak mungkin membuat peraturan, izin dan syarat.‎ Perizinan kita bukan lagi puluhan tapi ratusan. Apa-apa semua pakai izin, mau usaha pakai izin. Banyak yang suka terbitkan aturan tidak jelas. Minta surat klarifikasi juga izin. Itu bisa jadi obyek transaksi, berpotensi jadi alat pemerasan. Cara-cara begini jangan diteruskan," papar Presiden Jokowi saat memberikan sambutan di acara Hakordia 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/12/2017).

Saking kesalnya dengan birokrasi yang berbelit-belit, Presiden Jokowi merasa itu bisa menurunkan produktivitas bangsa. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini sempat berkelar akan membuat lomba.

"Nanti saya mau buat lomba, siapoa yang bisa pangkas peraturan akan diberi hadiah. Ini menjengkelkan, mau buat apa, ada izin, ada regulasi dan persyaratan. Ini fakta yang dihadapi. Layanan administrasi harus disederhanakan jangan ada aturan yang digunakan untuk alat pemerasan, pungli. Jangan ada yang jelimet," ujarnya.

Terakhir Presiden Jokowi juga berpesan bahwa ‎dunia dewasa ini berubah sangat cepat. Sehingga jangan sampai kita malah terus lambat dan terjerat dengan aturan yang dibuat sendiri.

Oleh karena itu, lanjut Presiden Jokowi, tranparansi keterbukaan, kecepatan aturan yang sederhana juga perlu terus ditingkatkan.

"Contohnya perizinan usaha di BPKM, untuk 9 izin bisa diberikan dalam waktu tiga jam. Padahal dulu berbulai-bulan sampai bertahun-tahun. Kalau dipaksa, diinjak dikit, nyatanya bisa. Tapi kalau hanya diiunbau, udah susah‎. Saya ajak semua pihak kerja sama Berantas korupsi. Perbaiki sistem, lanjutkan penegakkan hukum seadil-adilnya," kata Presiden Jokowi.