Laporan Humas Bakamla RI, Mayor Mar Mardiono

TRIBUNNEWS.COM, JOGJAKARTA - Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H. menjadi pembicara pada diskusi panel dalam Kongres Maritim II, di Balai Senat, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, kemarin.

Hadir sebagai keynote speaker pada acara bertema "Kedaulatan Maritim untuk Kesejahteraan Rakyat: Mengawal Implementasi Kebijakan Kelautan Indonesia" yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono X, yang membeberkan tentang pengertian negara maritim, cara membentuknya serta cara mengubah pola pikir masyarakat menjadi budaya maritim untuk kedaulatan bangsa.

Dalam diskusi panel sesi pertama kemarin, Sabtu (9/12), selaku salah satu pembicara, Laksdya Ari berkesempatan menyampaikan pandangan-pandangan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan, penegakan hukum, keselamatan dan kelestarian di laut.

Mengawali paparannya, Laksdya Ari menyampaikan rasa syukurnya atas Perpres No. 16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, yang menjadi dokumen resmi untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi poros maritim dunia.

Menurutnya, di era kebangkitan maritim saat ini yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo, perubahan orientasi pembangunan nasional ke arah pendekatan maritim, semua diarahkan demi kepentingan asasi bangsa Indonesia di laut, yaitu terwujudnya laut sebagai media pemersatu bangsa, media perhubungan, media sumber daya, serta media pertahanan dan keamanan.

Disampaikannya pula, perlu adanya persamaan persepsi tentang Keamanan Laut, sebagaimana telah disampaikan dalam forum West Pasific Naval Symposium ke-8 di Tokyo oleh delegasi Indonesia beberapa tahun lalu, yaitu pertama, laut bebas dari ancaman dan kerawanan akan kekerasan, kedua, laut bebas dari ancaman dan kerawanan navigasi, ketiga, laut bebas dari ancaman dan kerawanan terhadap sumber daya laut berupa pencemaran dan perusakan ekosistem laut, dan keempat, laut bebas dari ancaman pelanggaran hukum.

Dengan kompleksitasnya masalah di laut, tambahnya, maka perlu mensinergikan seluruh kemampuan dan kekuatan yang dimiliki instansi-instansi yang berwenang di laut. “Dengan mengesampingkan ego sektoral dan keinginan yang menonjolkan keinginan institusi, maka upaya penegkan keamanan di laut dapat terlaksana dengan optimal,” katanya.

Kongres Maritim II diikuti ratusan peserta yang terdiri dari akademisi, praktisi, guru, dosen, perwakilan instansi pemerintahan, dan tokoh masyarakat serta generasi muda dan insan-insan yang peduli kedaulatan bangsa khususnya bidang kemaritiman.

Pada sesi pertama tersebut, hadir pula nara sumber dari Kemenko Maritim Dr. Arif Havas Oegroseno, S.H, M.H. yang memaparkan tentang Kebijakan Kemaritiman di Indonesia.

Sementara itu turut hadir mendampingi Kepala Bakamla RI yaitu Kepala Biro Umum Bakamla RI Laksma TNI Suradi A.S., S.T., S.Sos., M.M. dan staf ahli Sriyanto. (*)