TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP menjadi sorotan publik.

Sejumlah pejabat negara dan anggota dewan diduga terlibat dalam proyek yang merugikan negara Rp 2,3 Triliun.

Terakhir, Ketua DPR RI, Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka.

Sidang perdana kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto akan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, pada Rabu (13/11/2017).

Baca: 3 Korban Kecelakaan di Tol Cawang Masih Anak-anak

Juru Bicara Komisi Yudisial (KY), Farid Wajdi, meminta kepada masyarakat supaya menghargai proses hukum tersebut.

"Kepada publik kami mengajak untuk tetap fokus pada upaya hukum dan menghormati proses tersebut dengan proporsinya," tuturnya, Senin (11/12/2017).

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR RI, Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Ini merupakan penetapan status tersangka kedua. Sebelumnya, komisi anti rasuah itu pernah menetapkan Novanto sebagai tersangka.

Baca: Kecelakaan di Tol Cawang, Pengemudi Mengaku Lelah Usai Melayat dari Pemalang

Namun, dia memenangkan gugatan praperadilan yang diajukan.

Putusan praperadilan membatalkan status tersangka.

Pada 31 Oktober 2017, KPK menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) tersangka Setya Novanto.

Dalam kasus ini, dia bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Pasal yang disangkakan terhadap Setya Novanto, yaitu Pasal 2 ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.