Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan mengusung kadernya, untuk maju sebagai Calon Gubernur di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah pada 2018.

Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Hasto Kristiyanto, mengaku belum bisa memastikan kapan partai akan mengumumkan secara resmi sang kandidat.

Baca: Pertemuan Airlangga Hartarto dan Azis Syamsudin di Rapat Pleno Golkar

Kepada wartawan di kantor Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jakarta Pusat, Rabu (13/12/2017), Hasto Kristiyanto mengatakan partainya punya banyak kader yang berpotensi dicalonkan di Pilkada Jawa Tengah.

Mereka adalah sejumlah bupati di provinsi tersebut, termasuk gubernur saat ini Ganjar Pranowo.

"Bagi PDIP, kepemimpinan yang baik kepemimpinan yang merakyat, kepemimpinan yang mampu menciptakan birokrasi yang merakyat dan masa depan yang lebih baik bagi rakyat, mendapat peluang untuk dicalonkan kembali, itu tradisi yang diusung PDIP," ujarnya.

Selain hasil penilaian partai terhadap sang kandidat, untuk menentukan siapa yang akan diusung PDIP di Pilkada, rekomendasi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Sukarnoputri juga dijadikan acuan.

Hasto Kristiyanto mengatakan orang nomor satu di PDIP tersebut belum memberikan rekomendasi apapun terkait Jawa Tengah.

Hasto Kristiyanto mengakui Ganjar Pranowo adalah salah satu kandidat yang paling berpotensi.

Hasil survei oleh sejumlah lembaga menurut Sekjen DPP PDIP itu menyebutkan bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo untuk maju di Pilkada Jawa Tengah 2018 masih merupakan yang tertinggi.

"Dari hasil survei kan elektabilitasnya tinggi, tapi ibu ketua umum yang memutuskan pasangan calon, dan disampaikan di waktu yang tepat," ujarnya.

Selain itu ia juga meyakini bahwa Ganjar Pranowo yang merupakan mantan anggota Komisi II DPR RI itu tidak akan terseret kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, yang sudah menjerat Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto. Hasto Kristiyanto mengatakan proses hukum sudah membuktikan hal tersebut.

"Kalau kita lihat pak Ganjar kan sudah di konfrontir oleh KPK, dan tidak ada bukti-bukti," katanya.