Bachtiar Nasir Yakin Massa Aksi Bela Palestina 17 Desember Minimal 2 Juta Orang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi Bela Palestina yang akan digelar hari Minggu ini (17/12/2017) untuk menolak pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, akan dihadiri minimal oleh dua juta peserta menurut Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bahtiar Nasir.

Bahkan Bahtiar Nasir yang juga merupakan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI meyakini, masa yang datang untuk membela kedaulatan Palestina pada hari Minggu ini, jumlahnya akan lebih besar dari masa yang hadir di aksi Bela Islam 212 yang digagas GNPF MUI pada 2 Desember 2016 lalu di Monas, yang dihadiri jutaan orang.

"InsyAllah masa yang datang akan lebih besar," ujarnya kepada wartawan di kantor MUI, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2017).

Aksi Bela Palestina yang digelar di Monas, adalah aksi yang digagas oleh MUI, dan akan didukung oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam.

Aksi tersebut adalah tanggapan umat Islam di Indonesia atas pernyataan Presiden AS, yang mendukung Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan siap memindahkan kantor Kedutaan Besar (Kedubes) AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Baca: Aziz Berpeluang Ketua DPR, Idrus Marham Menteri Gantikan Airlangga

Dalam rapat terkait aksi Bela Palestina yang digelar di kantor MUI, Bachtiar Nasir menyebut aksi Bela Palestina adalah momentum baik yang akan menyatukan kembali seluruh umat Islam, setelah sebelumnya melalui aksi 212, terkesan umat Islam terpecah-pecah. Ia mengaku senang justru yang mengambil inisiatif untuk membela Palestina, adalah MUI.

"Saya sangat bangga dan bahagia, MUI jadi lokomotif umat, pemersatu," ujarnya.

Dalam rapat tersebut, ia juga mengimbau panitia untuk sama-sama mengantisipasi, agar aksi yang digagas oleh MUI pada hari Minggu ini, tidak disusupi oleh kelompok-kelompok yang punya kepentingan lain, dan akan mengambil aksi-aksi yang justru akan merugikan umat Islam.

Bahtiar Nasir juga mengimbau agar aksi tersebut tidak disusupi kepentingan politik tertentu.