TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Memilih seorang calon kepala daerah bukanlah hal yang mudah menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri.

Salah satunya adalah karena banyaknya kandidat yang terkena kasus hukum dan partai berlambang kepala banteng itu menghindari hal tersebut.

Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan komitmen partai terhadap penegakan hukum antara lain terwujud dalam surat perjanjian tertulis yang ditandatangani para kandidat calon kepala daerah.

Partai, menurutnya, akan langsung melakukan pemecatan jika yang bersangkutan terjerat kasus hukum tanpa menunggu status hukumnya itu inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

"Ini yang oleh partai politik lain tidak punya, kami memberikan sanksi pemecatan kepada mereka yang terkena tangkap tangan KPK, kemudian sanksi pemecatan bagi kasus-kasus meperkaya diri tersebut," ujarnya kepada wartawan usai pengumuman calon kepala daerah oleh PDIP, di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Minggu (17/12/2017).

Baca: Ganjar Pranowo: Saya Enggak Korupsi Tapi Dituduh Korupsi, Malu Saya

Komitmen partai juga ditunjukkan dalam sepak terjang PDIP selama ini menurut Hasto Kristiyanto.

Ia menyebut partainya tidak pernah mengusung seseorang yang dipastikan akan ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum.

Hasto menganggap partai tidak bisa dikorbankan hanya untuk kekuasaan 5 - 10 tahun.

"Dalam sejarah PDI Perjuangan, kami tidak pernah mencalonkan calon tersangka," ujarnya.

"Jadi bukan asalah menang-kalah bagi kami, tapi keyakinan. Karena kalau toh kalah hanya lima - sepuluh tahun, partai terus bergerak, partai terus ada memperbaiki diri," tegasnya.

Salah satu kader PDIP yang berpotensi diusung oleh partai, adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Mantan anggota Komisi II DPR RI itu namanya sempat disebut-sebut dalam kasus korupsi e- KTP.

Hasto Kristiyanto menyebut pihaknya sudah membahas soal kandidat untuk Jawa Tengah dan hal itu akan diumumkan dalam waktu dekat.

Dia menganggap Ganjar Pranowo sebagai sosok yang mampu membangun provinsi Jawa Tengah. Berkali-kali wilayah tersebut mendapat penghargaan, salah satu penghargaan yang diterima adalah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pak Ganjar adalah sosok yang sederhana, bahkan dari kepemimpinan pak Ganjar Pranowo provinsi Jateng mendapatkan penghargaan beberapa kali dari KPK," katanya.