Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Airlangga Hartarto dipilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Golkar untuk menggantikan Setya Novanto dalam rapat pleno yang diselenggarakan pada Rabu, 13 Desember 2017.

Hasil pleno ini akan di bawa ke forum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 18 Desember dan dikukuhkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 19-20 Desember 2017.

Sejalan dengan itu, Ketua DPP Golkar Andi Sinulingga mengatakan, pelaksanaan Rapimnas dan Munaslub ini sedang didebatkan oleh para pengurus.

Pasalnya, di forum tertinggi ini diwacanakan pula perombakan struktur kepengurusan di pengurus pusat partai beringin

"Kita masih ada perdebatan di dalam Rapimnas dan Munaslub nanti, apakah ini hanya mengganti ketua umum atau mendemisionerkan pengurus dan membentuk kepengurusan baru dan ini akan ada perbedaan pandangan yang tajam," ujar Andi, dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12/2017) kemarin.

Di sisi lain, Andi yakin meskipun terjadi perdebatan di Rapimnas dan Munaslub nantinya, akan melahirkan satu konsensus yang bermanfaat bagi kelansungan partai ke depannya.

Usulan perombakan struktur kepengurusan, kata Andi, akan ditindaklanjuti di tataran panitia pengarah (steering committee).

Apabila tidak ada kesepakatan maka usulan tersebut akan di bawa pada forum Rapimnas. Bila tidak menemui titik terang juga, maka ide itu akan ditindaklanjuti di forum Munaslub untuk kemudian diambil keputusan. "Nanti di Munaslub kita serahkan kepada teman-teman di daerah," tutur Andi.

Andi menuturkan, usulan perombakan kepengurusan di DPP Golkar bukan tanpa alasan. Sebab, menurut dia banyak kroni-kroni Novanto yang bermasalah masih bercokol di dalam struktur.

Selain itu, ia juga melihat jumlah pengurus di tingkat pusat sangat gemuk, yakni 310 orang. Padahal, sesuai Anggaran Dasar (AD) Golkar komposisi pengurus pusat maksimal 117 orang.

"Urgensi perubahan adalah merampingkan kepengurusan karena semakin gemuk badan kiya semakin tidak sehat."

"Perlu ramping supaya berlari kencang itu partai. (Selain itu) banyak orang yang bermasalah di kepengurusan Golkar."

"Bahkan ada residivis di kepengurusan tapi tak ada keseriusan partai di bawah kepemimpinan Pak Novanto untuk lakukan punishment," ungkapnya.

Lebih lanjut, sebagai tindakan pencegahan, Andi dan beberapa politisi Golkar lainnya, yang mengklaim sebagai kelompok pro perubahan, mengusulkan adanya perombakan struktur kepengurusan di DPP Golkar dan memecat kader yang bermasalah.