TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang sudah di depan mata, masih menyisakan polemik.

Mereka yang mendukung kepemimpinan sebelumnya, terus bergerak mencari dukungan.

Hal itu diuraikan oleh seorang sumber Tribun dari kalangan DPP Golkar, yang menjelaskan ada pergerakan di 'kubu
sebelah'.

Pergerakan tersebut menginginkan penggalangan dukungan untuk tidak mengubah komposisi pengurus DPP.

"Pasti ada. Dari kemarin 'kubu sebelah' sudah bergerak terus menggalang dukungan DPD," ucapnya saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu (16/12/2017).

Jelas dia, kubu yang mendukung pro status quo, saat ini bergerak diantara pengurus DPD tingkat 2.

Baca: Aksi Teatrikal Gambarkan Kepedihan Rakyat Palestina

Pasalnya, 100 persen DPD tingkat 1 dan ormas Golkar sudah menyatakan dukungannya kepada Airlangga Hartato.

Namun begitu, dia mengatakan, akan ada intervensi dari DPD tingkat 1, untuk menyatukan suara mendukung perubahan kepengurusan.

"Jika diperlukan, akan ada intervensi itu. Makanya, harus dilihat betul pergerakannya se-masif apa," tukasnya.

Hal itu diamini oleh politisi muda Golkar, Ahmad Doli Kurnia yang mengatakan akan ada dua kekuatan yang bertarung di Munaslub mendatang. Mereka adalah kelompok yang pro terhadap perubahan dan mereka yang pro terhadap status quo. Perdebatan akan terlihat bukan pada pemilihan ketua umum, tetapi saat penentuan kepengurusan DPP.

"Rapimnas dan Munaslub akan menjadi wahana pertarungan pro perubahan dengan pro status quo. Karena di sekitar Airlangga, masih ada kelompok status quo yang berpotensi untuk mengusik," jelas dia.

Penentangan terhadap manuver pro status quo, lantang dibicarakan oleh politisi senior Golkar, Yorrys Raweyai.

Kata dia, harus ada perombakan di tubuh pengurus DPP Golkar. Bukan tanpa alasan, Yorrys mengaku banyak hal yang tidak beres pada saat kepengurusan Golkar hari ini. Jelas Yorrys, siapapun pengurus yang tidak bersih, harus diganti dengan kader yang lebih baik.

"Harus banyak yang diganti. Tidak boleh lagi ada pengurus yang meminta jatah untuk memberikan SK ke kepala daerah buat Pilkada besok," tukasnya.

Apalagi, lanjutnya, forum Munaslub yang diselenggarakan di JCC Senayan, 18-20 Desember besok, terdapat formatur yang artinya, akan terdapat pergantian pengurus DPP Golkar.

Perhatikan Aspirasi
Ketua Umum Golkar hasil rapat pleno DPP, Airlangga Hartato mengatakan dirinya akan mengakomodir berbagai aspirasi dari kader Golkar terkait siapa yang layak menggantikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR.

“Tentu diperhatikan suara-suara dari kader. Golkar mempunyai kader-kader potensial di DPR,” ujar Airlangga usai menghadiri Rakornas Tiga Pilar PDI Perjuangan di ICE Convention Center, Tangerang, Sabtu (16/12)

Menteri Perindustrian itu mengatakan bahwa aspirasi mengenai siapa sosok yang tepat akan dikaji dan akan disampaikan ke publik jika telah selesai pengkajiannya.

“Nah semua akan dikaji dan pada waktunya akan disampaikan,” ucap Airlangga.

Mengenai kapan akan dibahas mengenai posisi Ketua DPR tersebut, Airlangga mengungkapkan akan dilakukan setelah Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar pada 18 Desember 2017 mendatang.

“Ketua DPR nanti akan diputuskan pada masa sidang berikut itu pada masa sidang menjelang Januari nanti. Dan tentunya kita akan memproses sesudah Munaslub,” ucap Airlangga.(rio/tribun)