Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selalu memberikan kesempatan kepada setiap kepala daerah yang berhasil, untuk melanjutkan jabatannya di periode kedua.

Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Hasto Kristiyanto, menyebut hal tersebut juga berlaku terhadap Ganjar Pranowo, kader PDIP yang kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Namun pada akhirnya yang akan memutuskan adalah rakyat. Partai belambang kepala banteng itu menurut Hasto Kristiyanto, memiliki instrumen untuk menggali presepsi rakyat terhadap sang pemimpin.

Jika ternyata rakyat mengapresiasi, maka partai akan memberikan dukungannya untuk sang petahana.

"Kita lihat, PDIP mengusung incumbent (petahana) atau tidak, ya itu tergantung rakyat," ujar Hasto kepada wartawan di lokasi Rekornas PDIP, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Serpong, Banten, Minggu (17/12/2017).

Sampai saat ini, PDIP belum mengumumkan sikapnya terhadap Pilkada Jawa Tengah yang akan berlangsung pertengahan tahun depan.

Sementara Ganjar Pranowo namanya beberapa kali disebut dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.

Namun, dalam dakwaan tersangka kasus korupsi e-KTP Setya Novanto, nama Ganjar Praowo dan sejumlah politisi kakap lainnya, hilang.

Sekjend DPP PDIP mengatakan pihaknya masih terus membahas nama calon Gubernur Jawa Tengah yang akan diusung.

Ia tidak mau menduga-duga kelanjutan proses hukum kasus e-KTP yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Kita tidak bisa bicara asumsilah, yang jelas kami hormati proses hukum yang terjadi, kami tidak pernah melakukan intervensi ke KPK, tapi kami mengharapkan KPK juga tidak dipengaruhi oleh kepentingan," katanya.

Terhadap kader partai maupun mitra dari PDIP yang terjerat kasus korupsi, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya akan merespon dengan sanksi tegas.

PDIP, menurutnya, juga tidak akan mendukung calon kepala daerah yang bermasalah.(*)