TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Golkar telah memulai langkah awal sangat strategis menyelesaikan perbedaan di internal dan upaya memulihkan citra yang kurang baik serta mendongkrak elektabilitas partai ini pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Tepatnya hari ini, Senin-Rabu (18-20/12/2017), Golkar menyelenggarakan Rapimnas dan Munaslub.

Pertanyaannya kini, bisakah kedua kegiatan tersebut sebagai perjumpaan kepentingan politik menemukan solusi jitu untuk memunculkan kejayaan Golkar pada Era Now?

Menurut Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, jawabya pasti bisa.

Asalkan, harus ada kerelaan, pengorbanan dan ketulusan semua kader demi kejayaan Golkar ke depan.

Untuk itu menurut Emrus, susunan pengurus DPP Golkar hasil produk Munaslub sejatinya menjadi kewenangan penuh Ketua Umum yang disahkan dengan melibatkan tim formatur yang kredibel.

Tak lain tujuannya, agar dapat menyusun pengurus Golkar lima tahun ke depan untuk mewujudkan Golkar bersih, bersatu dan bangkit menghadapi persaingan politik yang sudah di depan mata.

"Untuk mewujudkan hal tersebut, tim formatur yang ditetapkan Munaslub sebaiknya dari orang-orang yang menginkan Golkar bersih, bukan dari rezim lama yang menghendaki status quo," ujar Emrus kepada Tribunnews.com, Senin (18/12/2017).

Baca: Pengamat Nilai Masuk Akal Golkar Tarik Dukungan Ke Emil

Selain itu ia memberikan catatan, bila masih ada pihak yang berkeinginan membentuk polarisasi, tentu ini menjadi bibit sumber masalah.

Misalnya, memaksakan sosok tertentu yang tidak mendapat dukungan mayoritas dari DPD seluruh Indonesia untuk maju kandidat Ketua Umum, selain Airlangga Hartarto (AH).

Jika ada yang memaksakan kehendak, sebagai aktor politik, mereka ini bisa disebut sebagai "petualang" politik untuk mewujudkan hasrat kekuasaan prakmatis.

"Biasanya perilaku komunikasi politik dibungkus dengan argumentasi hak demokrasi. Mereka pun bukan tanpa kalkulasi matematis dari berbagai aspek, termasuk kapital finansial yang dibutuhkan," jelasnya.

Namun harus disadari, gerakan politik semacam itu sangat tidak produktif menyelesaikan tumpukan berbagai persoalan Golkar saat ini.

Bahkan imbuhnya, bila ada celah kekurangan dari aspek hukum dalam proses awal hingga akhir Munaslub, sertamerta aktor pilitik tersebut bisa saja mengancam akan membawa ke ranah hukum.

"Mereka itulah, menurut hemat saya, sumber penghalang membangun soliditas internal Golkar," ucapnya.

"Menurut hemat saya, ini tidak boleh terjadi, agar persolan Golkar dapat segera dipulihkan di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto," katanya lebih lanjut.

Sebab, partai moderen, partai yang bisa menyelesaikan perbedaan internal secara internal pula. Tidak harus di bawa ke luar, seperti membawa ke ranah hukum.

Namun perlu diingat, tegas dia, perbedaan tidak boleh berujung pada pemecatan kader, kecuali melakukan tindak pidana.

Sebab, menurutnya, seseorang masuk partai karena kerelaan.

"Untuk itu, harapan saya, sebagaimana saya sebut di atas, semua kader harus berkorban dan menahan diri.

Bagaimanapun, Golkar itu aset bangsa kita yang luar biasa. Golkar pilar demokrasi dan sekaligus benteng NKRI," katanya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut berkomentar terkait penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional ( Rapimnas) dan Musyawarah Nasional luar Biasa ( Munaslub) Golkar di JCC‎, Senayan, 18-21 Desember 2017.

Kalla yang merupakan politisi senior Golkar tersebut menilai penyelenggaraan Rapimnas dan Munaslub untuk merehabilitasi Golkar.

"Ini adalah solusi yang terbaik untuk memperbaiki ketegangan-ketegangan juga masalah masalah dan merehabilitasi nama Golkar,"kata Kalla di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin, (18/12/2017).