TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah dikukuhkan menjadi Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto diberi waktu satu bulan untuk menyusun kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Golkar.

Hal tersebut sesuai dengan keputusan Munaslub‎ yang baru saja usai.

"Memandatkan kepada Airlangga untuk menyusun kepengurusan paling tidak satu bulan," ujar anggota Steering Comitee Munaslub Golkar, Ahmad Doli Kurnia‎, di lokasi Munaslub, JCC, Senayan, Jakarta, Rabu, (20/12/2017).

Dalam keputusan tersebut Airlangga diberikan mandat sebagai formatur tunggal untuk menyusun kepengurusan.

Airlangga diperbolehkan untuk berkonsultasi dengan siapun dalam melakukan penyusunan anggota.

Baca: Ada Selisih Rp 105 Miliar, Kerugian Keuangan Negara Pada Dakwaan Setya Novanto Disebut Tidak Nyata

‎"Jadi sekarang kewenangannya sepenuhnya ada di pak Airlangga, bisa nanti malam, satu jam kemudian, dua jam kemudian itu sepenuhnya tergantung pak Airlangga," katanya.

Hal senada disampikan sekretaris sidang yang juga menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Golkar, Sarmuji. ‎

Ia mengatakan Airlangga diberikan kewenangan untuk melakukan restrukturisasi dan revitalisasi kepengurusan Golkar.

"Sehingga semuanya bisa berubah, karena di pasal peralihan memungkinkan terjadinya perubahan‎," katanya.