TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar tengah menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) sdi JCC, Senayan, Jakarta.

Munaslub dengan tagline menuju Golkar Bersih mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto.

Lantas bagaimanakah sikap Golkar dalam Kepemimpinan yang baru dalam Pansus Angket DPR untuk KPK yang disoroti Masyarakat.

Politisi Golkar yang menjabat Ketua Banggar DPR, Aziz Syamsuddin menegaskan partainya kemungkinan akan keluar dari Pansus Angket DPR untuk KPK.

Hal tersebut akan terlebih dahulu dibahas fraksi Golkar bersama Ketua Umum.

"Ini sudah terlewati masa sidang dan tentu nanti akan berkoordinasi dengan Ketum apabila nanti hal-hal itu sudah dirasakan nanti akan kita cabut aja. kita hentikan untuk hak angket pansus itu," ujar Aziz di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu, (20/12/2017).

Baca: Harusnya Airlangga Berani Menarik Golkar dari Pansus Angket KPK

Hal senada disampikan Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid.

Ia mengatakan partainya akan melakukan evaluasi soal keanggotaan Golkar di Pansus Angket DPR untuk KPK. Jangan sampai menurutnya Angket menimbulkan ketidakjelasan di masyarakat.

‎"Jangan sampai hak angket itu berlama-lama kemudian menciptakan ketidakjelasan, baik institusi yang dibuatkan hak angket maupun terhadap pandangan masyarakat. Karena itu, kita akan lakukan evaluasi," kata Nurdin.

Sementara itu Airlangga Hartarto sendiri mengatakan Pansus angket DPR untuk KPK merupakan bagian dari keputusan paripurna. Karena itu, Partai Golkar menurutnya, hanya bisa mendorong Pansus tersebut untuk egera dirampungkan.

" Nah, yang dapat dilakukan adalah tentu penyelesaian Pansus, kesimpulan Pansus itu segera diselesaikan," kata Airlangga.