TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris menilai, keputusan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang membatalkan sebagian mutasi perwira tinggi TNI, oleh panglima sebelumnya sudah dipertimbangkan secara matang.

"Tentunya sebagai Panglima TNI yang baru Marsekal Hadi mengetahui apa yang dibutuhkannya untuk bisa menjalankan roda organisasi TNI secara optimal," kata Charles lewat pesan singkat yang diterima Tribunnews.com, Rabu (20/12/2017).

Charles menilai, setiap pemimpin juga pasti memiliki metodologi dan cara kerja nya sendiri.

"Jadi sah-sah saja ketika Marsekal Hadi memiliki kebebasan untuk bisa melakukan perombakan sesuai kebutuhan organisasi yang dipimpinnya selama tidak melanggar aturan," katanya.

Menurutnya, masalah ini sudah tidak perlu menjadi polemik dan diperdebatkan lagi.

"Tidak perlu juga mengadu-adu antara panglima baru dengan panglima yang lama. Biarkanlah panglima yang lama menjalani masa pensiun dengan tenang tanpa diganggu hiruk-pikuk dan kegaduhan politik," kata Charles.

Baca: Sandiaga dan PT Antam Tak Capai Kesepakatan Perihal Emas untuk Nikah Massal

Seperti diketahui, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menganulir keputusan Panglima TNI sebelumnya, Jenderal Gatot Nurmantyo tentang mutasi perwira tinggi TNI.

Melalui Surat Keputusan Nomor Kep/982.1/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017, Marsekal Hadi mengubah keputusan Panglima TNI sebelumnya bernomor Kep/982/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Lingkungan TNI.

Melalui keputusan itu, Panglima TNI menyatakan mutasi terhadap sejumlah pati termasuk Panglima Kostrad tidak ada.