Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait menyebut di tahun politik 2018 dan 2019 agenda perlindungan anak akan tenggelam dan diabaikan.

Hal itu menurutnya akan terjadi melihat kebiasaan masyarakat di tahun-tahun sebelumnya yang hanyut dalam hiruk pikuk pesta demokrasi di mana hanya mengedepankan kepentingan orang dewasa.

Baca: Pemberian Imunisasi Difteri Sudah Capai 50 Persen

Menurut dia, biasanya masyarakat membawa anaknya saat kegiatan politik seperti kampanye dengan dalih tidak ada yang menjaganya di rumah.

Walaupun dalam Pilkada Jakarta lalu misalnya diimbau untuk tidak membawa anak-anak.

“Namun keterlibatan anak-anak di dalam kegiatan politik mereka tak bisa menghindar dari rasa kebencian, kekerasan, serta permusuhan yang menjadi urusan orang dewasa,” kata Arist saat ditemui di Kantor Komnas Anak, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu (27/12/2017).

Baca: ICW Kritik Keras KPK Terkait Penanganan Kasus Mangkrak

Selain itu, Arist juga menilai program yang menyasar anak-anak akan menjadi barang dagangan di dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018 maupun pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2019.

“Dapat dipastikan program yang terlibat lansung dengan perlindungan anak akan terlupakan dan tidak menjadi agenda utama. Dan perlu dipertanyakan kepada orang tua yang membawa anaknya dalam kegiatan politik, lebih penting politik atau masa depan anak,” ungkapnya.

Baca: Perludem: Pelanggaran Pemilu Tidak Bisa Diselesaikan Seluruhnya Dengan Sanksi Pidana

Ia mencontohkan beberapa kasus anak-anak meneriakkan umpatan kepada pihak tertentu jelang penyelenggaraan Pilkada Jakarta 2017 lalu.

“Orang berpolitik itu tidak rasional, sehingga anak-anak tercemar dengan umpatan-umpatan yang dilontarkan orang dewasa. Untuk itu kami mengajak warga masyarakat untuk lebih peduli kepada pendidikan moral anak-anak sebagai penerus bangsa,” katanya.