TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Akhirnya jabatan Panglima TNI diserahkan ke Angkatan Udara (AU).

Hal itu terjadi setelah Presiden RI Joko Widodo merekomendasikan Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi Panglima TNI.

Hadi Tjahjanto yang sejak 18 Januari 2017 menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), dilantik menjadi orang nomor satu di TNI dan resmi menggantikan Jenderal TNI. Gatot Nurmantyo, pada 8 Desember 2017 lalu.

Pada pekan-pekan pertama ia menjabat sebagai Panglima TNI, Hadi Tjahjanto menyambangi markas-markas TNI yang ada di seputaran Jakarta.

Baca: Sepeda Hadiah Jokowi Jadi Trend 2017, Mulai Santri Sampai Raisa

Mulai dari Markas Kopassus di Cijantung hingga Markas Korps Marinir di Cilandak.

Selain itu, ia juga membina hubungan baik dengan Polri, dengan berkali-kali menggelar acara bersama dengan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian.

Bahkan Hadi Tjahjanto juga mengajak Kapolri naik pesawat tempur pada Rabu lalu (20/12), bersama dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono, dan Kepala Staf TNI Angkata Laut (KSAL) Ade Supandi.

Baca: 9 Kepala Daerah Berompi Oranye dan Berkantor di KPK Sepanjang 2017, Siapa Saja ?

Hadi Tjahjanto juga menyematkan wing penerbang ke dada Tito Karnavian dan para kepala staf.

Hal tersebut sedikit banyaknya memperbaiki hubungan TNI - Polri yang sempat renggang.

Hubungan TNI - Polri sempat renggang, salah satunya terjadi pada September lalu, setelah Gatot Nurmantyo yang saat itu masih menjabat sebagai Panglima TNI, menyebut Polri membeli senjata secara tidak patut.

Hal tersebut berbuntut pada penahanan 280 pucuk senjata Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46 milimeter, berikut 5.932 butir peluru yang dibeli Polri, ditahan di gudang Bandara Soekarno - Hatta oleh Badan Intlijen Strategis (BAIS) TNI.

Sengketa tersebut berakhir setelah digelar pertemuan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, yang juga dihadiri Gatot Nurmantyo dan Tito Karnavian pada 6 Oktober lalu.

Setelah pertemuan tersebut, Wiranto mengumumkan bahwa aturan soal pembelian senjata di Indonesia tumpang tindih.

Panglima TNI menganggap semua pembelian senjata harus berdasarkan seizin dirinya, sementara Polri menganggap tidak perlu.

Disepakati setelahnya bahwa 5.932 butir peluru SAGL itu dititipkan di Mabes TNI, dan pihak TNI bersedia menyerahkan jika sewaktu-waktu Polri membutuhkan.

Sementara 280 pucuk senjata SAGL dikembalikan ke Polri. Pascaperistiwa tersebut, Gatot Nurmantyo dalam berbagai kesempatan selalu menyerukan persatuan TNI - Polri.

Tak hanya melakukan silaturahmi, dalam pekan-pekan pertamanya ia juga mengambil kebijakan yang menentang kebijakan Panglima TNI sebelumnya.

Pada Selasa lalu (19/12), ia mengevaluasi kebijakan rotasi 85 perwira TNI yang dikeluarkan Gatot Nurmantyo pada 4 Desember lalu.

Evaluasi yang dilakukan Hadi Tjahjanto, antara lain membatalkan rotasi jabatan Pangkostrad Letjend TNI Edy Rahmayadi dan Dankormar Mayjend TNI (Mar) Bambang Suswantono.

Dalam klarifikasinya kepada wartawan, berkali-kali Hadi Tjahjanto menjelaskan evaluasi yang ia lakukan, adalah mengacu dengan aturan internal TNI soal rotasi yang selalu mengkedepankan merit sistem dan profesionalisme.

Hadi Tjahjanto tidak pernah mengklarifikasi, apakah ada yang salah dengan kebijakan Gatot Nurmantyo itu.

Jabatan Panglima TNI, jika mengacu pada tradisi rotasi angkatan yang diterapkan sejak reformasi, idealnya diserahkan ke TNI AU sejak 2015 lalu.

Namun Joko Widodo yang saat itu belum genap setahun dilantik menjadi Presiden RI ke 7, memilih Gatot Nurmantyo yang ketika itu menjabat KSAD, untuk menggantikan Moeldoko yang juga berasal dari AD.

Sejak awal republik ini berdiri, jabatan Panglima TNI selalu diserahkan ke Jenderal AD.

Setelah peristiwa reformasi, Laksamana TNI Widodo Adi Sutjipto, ditunjuk sebagai Panglima TNI pertama yang berasal dari luar lingkungan AD.

Jabatan Panglima TNI kemudian diserahkan kembali ke TNI AD dengan penunjukan Jenderal TNI. Endriartono Sutarto, lalu diserahkan ke TNI AU dengan penunjukan Marsekal TNI Djoko Suyanto.

Jika mengacu pola tersebut, maka polanya adalah AD, AL, AD, AU dan kembali lagi ke AD.

Setelah Djoko Suyanto, jabatan dikembalikan lagi ke AD dengan penunjukan Jenderal TNI. Djoko Santoso.

Setelahnya jabatan diserahkan ke AL dengan penunjukan Laksamana TNI. Agus Suhartono, lalu dikembalikan lagi ke AD dengan penunjukan Jenderal TNI. Moeldoko.

Setelah Moeldoko seharusnya jabatan Panglima diserahkan ke AU.

Pada 2015 lalu yang digadang-gadang untuk ditunjuk sebagai Panglima TNI, adalah Marsekal TNI Agus Supriatna yang karirnya mendadak melesat.

Ia sebelumnya adalah Jenderal bintang dua TNI AD yang menjabat Wairjen Mabes TNI. Agus Supriatna kemudian dipromosikan menjadi bintang tiga dengan diangkat sebagai Kasum TNI, dan tiga hari setelahnya ia ditunjuk menjadi KSAU.

Namun Joko Widodo atau yang dipanggil Jokowi memiliki pemikiran lain.

Ia justru menunjuk Gatot Nurmantyo. Saat itu sejumlah kritikan dilontarkan atas kebijakan presiden, termasuk dari mantan KSAU, Marsekal TNI (purn) Chappy Hakim.

Jabatan Panglima TNI baru dikembalikan ke TNI AU lebih dari dua tahun setelahnya, dengan penunjukan Hadi Tjahjanto.

Penunjukan Hadi Tjahjanto juga sedikit banyaknya mengurangi institusi TNI ditarik-tarik ke ranah politik praktis.

Pasalnya Hadi Tjahjanto baru akan pensiun setelah Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 digelar.

Dengan demikian kecil kemungkinan ia untuk maju sebagai peserta di Pilpres 2019.

Sementara Gatot Nurmantyo, dijadwalkan pensiun pada Maret 2018, beberapa bulan sebelum pendaftaran peserta Pilpres dibuka.

Ia memang berkali-kali menegaskan akan selalu profesional, serta mengkedepankan kepentingan rakyat.

Namun sejumlah partai politik sudah mengungkapkan ketertarikannya untuk mengusung Gatot Nurmantyo, bahkan sejumlah lembaga survei juga sudah menjajal elektabilitasnya.

Bermodal hubungan baik dengan Polri, serta tidak ikut ditarik-tarik ke politik praktis, Hadi Tjahjanto harus mengawal lembaga TNI, menyongsong tahun politik, mulai dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018, serta pilpres 2019.

Di saat yang bersamaan, ia juga harus memimpin TNI dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).