TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP IKA Ikopin menilai pemerintah tidak sungguh-sungguh menjalankan amanat pasal 33 UUD 1945.

Contohnya adalah tidak dilaksanakannya revitalisasi dan reformasi hukum dari hulu sampai hilir sebagai salah satu program pelaksanaan Visi Nawacita ternyata tidak menyentuh hirarki hukum koperasi.

Ketua Umum DPP IKA Ikopin Adri Istambul Lingga Gayo menilai pemerintah belum tertarik menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian di Indonesia. Padahal kata Adri koperasi merupakan amanat bapak pendiri bangsa dan termaktub jelas di UUD 1945.

"Kami berpendapat, pembangunan koperasi menjadi sebuah keniscayaan sehingga program turunan dari Visi Nawacita harus tegas memasukkan penguatan koperasi sebagai salah satu fokus utama pemerintah," ujar Adri, Minggu (31/12/2017).

Baca: Gara-gara Pohon Tumbang, Perjalanan KRL Bogor-Depok Terganggu

Saat ini, Adri memaparkan rencana kerja bidang perkoperasian sama sekali tidak menyentuh aspek fundamental. Hal ini menjadi penyebab terhambatnya koperasi nasional untuk berkembang.

"Rencana kerja tahun 2018 misalnya, hanya bersifat sektoral dan menyentuh sebagian kecil saja dari masalah perkoperasian nasional," kata Adri.

Oleh karena itu, memasuki tahun keempat dan kelima Pemerintahan Jokowi-JK, Adri berharap koperasi harus dikembalikan pada perannya. Dalam hal ini Adri ingin koperasi jadi soko guru perekonomian di Indonesia.

"Dengan demikian, keberpihakan pemerintah nampak jelas untuk menempatkan koperasi menjadi soko guru dalam sistem perekonomian nasional," kata Adri.

Baca: Jabar Selalu “Kahiji” dalam Capaian Realisasi Anggaran

"IKA Ikopin menilai koperasi wajib menguasai paling tidak tiga sektor strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak," papar Adri.