‎Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo menilai kontribusi dan produktivitas DPR RI selama ini terlanjur dibenamkan oleh persepsi negatif yang sudah lama terbentuk.

Sinisme tersebut menurutnya sulit diperbaiki karena rendahnya derajat sensitivitas berbagai elemen di DPR menyikapi kritik dan kecaman publik.

Baca: Piala Presiden Jadi Momentum Perseru Berterimakasih kepada RI 1

Oleh karena itu menurut Bambang, DPR harus segera berevolusi menjadi institusi yang kontributif dan produktif mengingat peran dan fungsinya signifikan.

Baik sebagai pembuat undang-undang, penyusun anggaran negara maupun sebagai pengawas jalannya pemerintahan.

"DPR yang kontributif dan produktif pada semua tahapan dan proses pembangunan nasional adalah harapan seluruh rakyat,"ujar Bambang dalam pernyataan tertulis yang diterima Tribunnews, Minggu, (31/12/2017).

Bambang mengatakan publik pun berharap agar DPR semakin produktif menjalankan fungsi dan kerja legislasi.

Bangsa ini menurutnya, tak bisa mengelak dari perubahan zaman yang berkelanjutan. Perubahan zaman itu tak pelak mengubah banyak aspek dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan hidup bermasyarakat.

"Ragam perundang-undangan harus segera beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu. Dalam konteks ini, selain gagasan dari pemerintah, inisiaitif DPR pun tentu saja sangat diharapkan. Tidak cukup berinisiatif, DPR pun wajib menuntaskan perumusan rancangan undang-undang (RUU) untuk diundangkan,"katanya.

Meskipun demikian menurut Bambang bukan berarti selama ini DPR tidak berbuat. Sudah menjadi fakta bahwa DPR telah berkontribusi.

Namun, publik menilai kontribusi DPR sejauh ini masih sangat-sangat minimal. Contohnya, target penyelesaian program legislasi nasional (Prolegnas) sudah berulangkali meleset. DPR pun dinilai tidak produktif.

" Muncul kesan bahwa produktivitas DPR rendah karena banyak anggota DPR lebih sibuk menjalani lakon sebagai pelaku politik praktis, dan menomorduakan fungsinya sebagai wakil rakyat dan legislator. Tingkat kehadiran anggota pada rapat-rapat AKD terbilang rendah dengan alasan yang tidak pernah jelas. Dari sudut pandang ini, muncul penilaian bahwa DPR sebagai institusi tidak pandai dan tidak arif dalam mengelola waktu," katanya.

Dari kecenderungan itulah, kata Bambang, lahir persepsi negatif terhadap DPR. Jangan lupa bahwa persepsi negatif sudah terbentuk puluhan tahun.

Di masa lalu, ketika parlemen ‘dipaksa’ menerapkan demokrasi terpimpin, DPR sering diolok-olok dengan lima kata berhuruf awal D (5D), yakni datang, duduk, diam, dengar, duit.

Memasuki era reformasi sekarang, DPR dituding sebagai salah satu institusi korup. Hasil survei oleh Global Corruption Barometer (GCB) yang disusun Transparency International pernah menyimpulkan bahwa masyarakat sudah menilai DPR sebagai lembaga negara paling korup. Survei GCB yang dilaksanakan pada periode April - Juni 2016 di 31 provinsi itu dipublikasikan pada pekan pertama Maret 2017.

"Ketika masyarakat menghujani DPR dengan kritik dan kecaman, itu pertanda bahwa masyarakat masih sangat peduli pada DPR. Masyarakat masih berkeyakinan bahwa jika berkeinginan kuat, DPR bisa menjadi institusi negara yang kontributif dan produktif," katanya.

Bambang mengatakan ‎kinerja yang mumpuni bisa diwujudkan jika DPR berani melakukan perubahan dan pembaruan, sebagaimana perubahan dan pembaruan yang coba terus dilakukan oleh pemerintah pusat, sejumlah institusi negara dan sejumlah pemerintah daerah.

Salah satu indikator perubahan dan pembaruan paling mencolok adalah kebijakan politik pembangunan yang berpijak pada filosofi Indonesia Sentris.

Politik pembangunan ini sangat strategis, karena negara berupaya keras membangun dari batas terluar, melengkapi semua pulau dengan ragam infrastruktur, mengalirkan dana pembangunan sampai ke desa (Dana Desa) hingga Politik Satu Harga untuk komoditas bahan bakar minyak.

Maka, sekarang adalah momentumnya bagi DPR untuk masuk dan ikut dalam arus perubahan dan pembaruan itu. Harus tumbuh semangat meningkatkan kinerja untuk kerja legislasi.

Demikian pula untuk fungsi anggaran (budgeting). Kewajiban DPR mengritisi semua institusi pemerintah (kementeria dan lembaga atau K/L) harus tetap dijalankan.

"Tanpa mengurangi fungsi pengawasan, DPR juga harus mengharmonisasi kemitraan antara komisi-komisi di DPR dengan semua kementerian atau lembaga. Negara butuh penguatan sinergi antara DPR dengan pemerintah," pungkasnya.