Ketua PBNU: Politik Uang dan SARA Mengancam NKRI
"Politik uang dan SARA keduanya adalah bentuk kejahatan yang terbukti bukan menodai demokrasi, tapi juga mengancam Pancasila dan NKRI."
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Pemilihan langsung yang digelar selama ini, menurut menurut Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siraj, tidak hanya bisa memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih calon yang terbaik.
Menurut Kiai Said, sistem tersebut ternyata juga memberikan dampak buruk.
Baca: Pergoki Pasangan yang Nyaris Berbuat Mesum di Taman, Ini yang Dilakukan Satpol PP
Dalam pembacaan Muhasabah 2017 dan Resolusi Kebangsaan Tahun 2018, di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2017), Said Aqil Siraj menyebut pemilihan langsung juga berdampak pada aksi menghlalalkan segala cara, demi memenangkan pemilihan.
Cara tersebut antara lain adalah pengusungan isu SARA, dan praktik politik uang.
"Politik uang dan SARA keduanya adalah bentuk kejahatan yang terbukti bukan menodai demokrasi, tapi juga mengancam Pancasila dan NKRI," ujarnya Said Aqil Siraj.
Politik SARA menurutnya bisa mengancam sentimen primordial yang mengoyak anyaman kebangsaan, yang telah susah payah dirajut oleh para pendiri bangsa.
Ketua PBNU, menyebut praktik semacam itu terbukti di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 lalu.
"Pagelaran Pilkada DKI 2017, masih menyisakan noktah hitam, bahwa perebutan kekuasaan politik dapat menghalalkan segala cara, yang merusak demokrasi dan menggerogoti pilar-pilar NKRI," katanya.
"Pengalaman ini harus menjadi bahan refleksi untuk mawas diri. Demokrasi harus difilter dari ekses-ekses negatif melalui literasi sosial, dan penegakan hukum," ujarnya.
PBNU berharap kedepannya tidak ada lagi yang mengusung isu SARA dalam pilkada. Terutama dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018 yang akan digelar di 171, maupun di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
