Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

DPR Minta Kepala BSSN Bekerja Cepat

Ancaman siber semakin nyata dan berbahaya karena bisa berwujud serangan fisik, serangan logic, serangan informasi, dan serangan budaya

DPR Minta Kepala BSSN Bekerja Cepat
fraksidpr.pks.id
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta berharap Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Mayjen TNI Djoko Setiadi yang baru saja dilantik, untuk segera bekerja cepat dan sistematis menata sistem keamanan siber di Indonesia.

"Dengan posisi langsung dibawah Presiden, BSSN mestinya powerfull dan harus bisa bekerja cepat mengingat perkembangan teknologi amat pesat, sementara ancaman siber semakin luas dan berbahaya," kata Sukamta dalam keterangan yang diterima, Kamis (4/1/2018).

Menurut Sekretaris Fraksi PKS ini, ancaman siber semakin nyata dan berbahaya karena bisa berwujud serangan fisik, serangan logic, serangan informasi, dan serangan budaya.

Untuk itu diharapkan BSSN mampu mengantisipasi berbagai jenis serangan tersebut dengan mengkoordinasikan berbagai sektor terkait.

Lebih lanjut Sukamta berharap pemerintah perlu segera menata regulasi, standarisasi, strategi dan juga manajemen keamanan siber.

Hal ini menjamin perkembangan Internet of Things (IoT) di Indonesia bisa berjalan secara aman.

"Mengutip laporan Global Cybersecurity Index (GCI) tahun 2017 disebut Indonesia ada di posisi 69 dunia dengan nilai 0.424 turun dibandingkan penilaian tahun 2015 (nilai 0.471). Ini harus menjadi perhatian BSSN untuk segera dibenahi," kata Sukamta.

Secara khusus Sukamta memberikan catatan masih adanya carut marut soal NIK sebagai single identity number yang merupakan basis data kependudukan yang sangat sentral.

Problem implementasi sistem ini hadirkan serangan siber secara fisik yang terus berkembang.

"Soal NIK sangat terkait dengan perlindungan data secara siber, ini termasuk hal yang harus segera dibenahi. Maka kami berharap RUU perlindungan data pribadi untuk segera dibahas," kata Sukamta.

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas