TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bawaslu akan bersinergi dengan Polri melalui Bareskrim untuk memantau segala kejahatan siber selama penyelenggaraan Pilkada.

Kejahatan siber tersebut diantaranya kampanye hitam serta ujaran berbau penghinaan terhadap suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA).

"(Penindakan) terkait dengan persoalan kejahatan siber dan isu-isu SARA," kata Ketua Bawaslu, Abhan, kepada wartawan di Rupatama Mabes Polri, Jln Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (9/1/2018).

Penindakan terhadap kampanye hitam tersebut akan dilakukan khusus oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim.

"Langkah kongkritnya adalah kampanye hitam yang misalnya menggunakan media internet dan sebagainya, Bareskrim Siber akan mengoptimalkan. Bareskrim Siber akan selalu berkoordinasi dengan jajaran Bawaslu,"ujar Abhan.

Baca: Baleg DPR: ‎Revisi UU MD3 Tinggal Soal Penambahan Pimpinan MPR

Seperti diketahui, sanksi mengenai kampanye hitam dalam Pilkada diatur dalam Pasal 69 huruf c UU Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 187 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

Dalam pasal itu tertulis sanksi bagi pelaku kampanye Pilkada dengan cara menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan atau kelompok masyarakat.

Pelaku bisa terancam kurungan penjara maksimal 18 bulan serta denda maksimal Rp 6 juta.