TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Golkar untuk segera mengirimkan nama Calon Ketua DPR pengganti Setya Novanto.

Pasalnya menurut Fahri posisi Ketua DPR tidak boleh dibiarkan lama kosong.

‎"Karena akan banyak sekali hal hal yang harus disepakati dan dibahas dengan komposisi kepemimpinan tentunya dipimpin oleh ketua DPR yang baru," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (9/1/2017).

Sementara itu Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo ‎mengatakan pengajuan nama calon ketua DPR bisa disodorkan sebelum atau bersamaan dengan penyelesaian UU MD3.

"Pergantian pimpinan DPR dengan MD3 ini sebuah mekanisme yang berbeda, kalau pimpinan DPR itu sangat bergantung daripada golkar untuk menentukan apakah itu akan diajukan sebelum MD3 selesai atau akan diajukan bersamaan nanti setelah MD3," katanya.

Baca: Penunjukan Ketua DPR Ditunda, Airlangga Dinilai Langgar Aturan

Sementara itu pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai bahwa calon Ketua DPR yang baru harus memiliki beberapa kriteria yang penting diperhatikan oleh berbagai pihak, termasuk oleh partai Golkar.

"Pertama, kriteria ketua DPR baru harus bersih, berintegritas, dan tak pernah punya rekam jejak kasus korupsi. Sekecil apapun kasus korupsinya." kata Adi saat dihubungi, Selasa, (9/1/2017)

Menurut Adi, ketua DPR baru harus bersih dari anasir-anasir korupsi. Bukan hanya tak memiliki masalah kasus korupsi, sekecil apapun itu, tapi juga soal tindakan dan sikap politiknya yang harus sesuai dengan nafas pemberantasan korupsi.

Ketua DPR tidak boleh pernah terlibat tindakan yang memperlemah pemberantasan korupsi.

"Kedua, karena ketua DPR adalah jatah Golkar, maka ketua DPR harus di luar pansus angket KPK. Karena pansus KPK jelas merupakan langkah menghambat pemberantasan korupsi," tuturnya.

Adi menambahkan, selain sosok yang bersih dan Berintegritas, calon ketua DPR juga harus orang yang bisa bersinergi dengan pemerintah demi menjaga stabilitas politik.

"Ketiga, faktor politik. Ketua DPR baru harus seirama dengan pemerintah saat ini untuk menghindari kegaduhan di tahun politik ini." ujarnya.

Dari tiga kriteria tersebut dan berdasarkan nama-nama yang berkembang di bursa pencalonan ketua DPR, Adi menilai nama Bambang Soesatyo tidak memiliki catatan dan jejak rekam yang baik untuk kriteria ideal ketua DPR.

"Bamsoet kan pengusung angket KPK, saya kira publik melihatnya cacat di situ. Di Golkar kan banyak stok yang bersih dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah." pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, beberapa nama calon ketua DPR yang beredar belakangan adalah ketua komisi III DPR, Bambang Susatyo, ketua Banggar, Aziz Syamsudin, sekretaris fraksi Golkar, Agus Gumiwang, dan Zainudin Amali, ketua komisi II DPR.