TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam kurun 2015-2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun tujuh bendungan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki curah hujan rendah.

Secara keseluruhan pembangunan ketujuh bendungan akan menampung 188 juta m3 volume air yang dapat dimanfaatkan untuk irigasi, sumber air baku, pembangkit listrik dan pariwisata.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa ketersediaan air menjadi kunci pembangunan di NTT."Ini kerja nyata mewujudkan Nawa Cita dalam konteks membangun dari pinggiran dan mendukung ketahanan air dan pangan," ujar Basuki, Selasa (9/1/2018).

Baca: Hadapi Asian Games 2018, PLN Disjaya Berupaya Perkuat Kelistrikan di Ibukota

Bendungan yang dibangun merupakan bagian dari 49 bendungan baru yang diprogramkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

“Biaya pembangunan tujuh bendungan tersebut Rp 5,9 triliun. Sangat penting bagi masyarakat NTT yang kerap mengalami kekurangan air,” kata Dirjen Sumber Daya Air Imam Santoso.

Empat bendungan nantinya akan berada di Pulau Timor yakni Bendungan Raknamo, Rotiklot, Manikin, dan Kolhua. Sedangkan tiga lainnya berada di Pulau Flores yakni Bendungan Napun Gete, Temef dan Mbay.

Baca: Pengamat Nilai BBM Kualitas Rendah Layak Digantikan Oktan 90

Bendungan Raknamo dimulai pembangunannya (groundbreaking) oleh Presiden Jokowi pada tanggal 20 Desember 2014 dan akan diresmikan pengisiannya oleh Kepala Negara pada 9 Januari 2018.

Penyelesaian pembangunan bendungan ini lebih cepat 13 bulan dari target semula yakni Januari 2019.

Setelah Raknamo, berikutnya akan selesai Bendungan Rotiklot dengan kapasitas 3,2 juta m3 pada Maret 2018 atau lebih cepat 8 bulan dari jadwal semula.

Lalu, Bendungan Napun Gete berkapasitas tampung 6,9 juta M3 ditargetkan selesai tahun 2020, sementara Bendungan Temef dengan kapasitas tampung56 juta M3 dengan target selesai tahun 2022