Mendagri Ingin Partisipasi Masyarakat Meningkat dan Tidak Ada Politik Uang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah melarang bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk ikut dalam kontestasi pemilihan.

Namun, dirinya menegaskan bahwa ASN tersebut harus mengundurkan diri terlebih dahulu.

"Kita nggak pernah urusi soal internal.‎ Pemerintah khususnya Kemendagri tidak pernah mengintervensi," kata Tjahjo di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Tjahjo menuturkan, ‎yang menjadi concern pemerintah adalah bagaimana pelaksanaan Pilkada dapat berjalan dengan sukses.

Sukses tersebut dapat dilihat dari berbagai indikator seperti partisipasi masyarakat datang ke TPS mengalami peningkatan.

"Kami ingin tingkat partisipasi masyarakat meningkat, tidak ada politik uang," ujarnya.

Baca: Partisipasi Anggota TNI-Polri di Pilkada Adalah Pelanggaran

‎Dirinya juga berharap bahwa calon tunggal dalam pelaksanaan Pilkada dapat berkurang dari penyelenggaran yang sama di tahun lalu.

Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat mendapat pilihan calon-calon terbaik yang akan bertarung menjadi pemimpin sebuah daerah.

"‎Berkaitan dengan calon tunggal agar tidak ada. Kitaa lihat di Kalbar head to head, Bali head to head, Jawa Tengah bisa muncul tiga pasang," katanya.