TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR, Narsil Bahar menilai Menteri BUMN, Rini Soemarno salah menafsir arahan Presiden Joko Widodo dalam selesaikan masalah di perusahaan negara.

Narsil menyebut diantaranya masalah KKN, inefisiensi, hingga intervensi kepentingan di BUMN.

Menurut Narsil pembentukan holding bukan langkah yang tepat saat ini. Karena itu Narsil menilai Rini telah salah langkah.

Baca: Unik, Pasangan Pengantin Ini Pakai Busana dan Dekorasi Pelaminannya dari Limbah

"Kita semua menyetujui semangat dan arahan Presiden Jokowi untuk menciptakan BUMN yang profesional dan berkelas dunia. Namun sepertinya Menteri BUMN tidak menerjemahkan arahan tersebut dengan tepat," kata politisi PAN tersebut, Kamis (11/1/2018).

Narsil memaparkan, pada pembentukan Holding Tambang yang diawal diperkirakan sebagai permulaan yang baik. Karena tujuan utamanya untuk mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) pada akhir 2017.

Faktanya kata Narsil pemerintah belum mampu mengakuisisi saham PTFI dan Holding Tambang tidak memberi pengaruh apapun pada proses divestasi.

Baca: Kurang Ajar, Pria Ini Serempet Motor Lalu Colek Area Terlarang Mahasiswi

"Ini bukti bahwa perencanaan yang salah dan fatal," kata dia.