Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Anies Baswedan: Tidak Ada Mahar, Kemarin Itu Iuran

Anies menjelaskan, dana yang digunakan untuk Pilkada DKI Jakarta 2017 berasal dari patungan

Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Anies Baswedan: Tidak Ada Mahar, Kemarin Itu Iuran
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (ketiga kiri) bersama Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman (kanan) menyalami Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut Tiga Anies Baswedan (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan mengenai hasil hitung cepat (quick count) di Kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta, Rabu (19/4/2017). Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor Urut Tiga tersebut unggul dalam hitung cepat (quick count) Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, tidak ada mahar yang diminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Dia menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi kabar kader Gerindra La Nyalla Mattalitti yang dimintai mahar Rp 40 miliar oleh Prabowo untuk Pilkada Jawa Timur 2018.

"Tidak ada mahar (pada Pilkada DKI), enggak ada, sama sekali enggak ada," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (12/1/2018).

Anies menjelaskan, dana yang digunakan untuk Pilkada DKI Jakarta 2017 berasal dari patungan dia, Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno, dan timnya. Sebab, pilkada dipastikan membutuhkan biaya.

"Kalau bisa dibilang ya semuanya kemarin itu iuran sehingga terjadi gerakan, semuanya terlibat. Jadi, bahwa proses politik memerlukan biaya itu benar, tapi bahwa calon, kami harus membayar, itu tidak ada," kata Anies.

Sandiaga juga menyampaikan hal serupa. Dia menyebut Prabowo tidak pernah meminta mahar kepada calon kepala daerah yang diusung partainya. Namun, setiap kontestasi politik pasti memiliki biaya.

La Nyalla Mattalitti mendapat surat mandat dari Prabowo pada 11 Desember 2017. Surat mandat tersebut berlaku 10 hari dan berakhir pada 20 Desember 2017.

Berita Rekomendasi

Dalam surat nomor 12-0036/B/DPP-GERINDRA/Pilkada/2017 itu dijelaskan bahwa nama La Nyalla sebagai calon gubernur Jawa Timur sedang diproses DPP Partai Gerindra.

Selain diminta mencari mitra koalisi, La Nyalla juga diminta menyiapkan kelengkapan pemenangan. Salah satu kelengkapan pemenangan, kata La Nyalla, ia diminta uang Rp 40 miliar oleh Prabowo. Uang itu digunakan untuk saksi dalam Pilkada Jawa Timur.

Permintaan itu dilakukan saat La Nyalla melangsungkan pertemuan dengan Prabowo di Hambalang, Bogor, 10 Desember 2017, bertepatan dengan Gerindra mengumumkan Mayjen (Purn) Sudrajat sebagai calon gubernur Jawa Barat.

"Saya dimintai uang Rp 40 miliar. Uang saksi disuruh serahkan tanggal 20 Desember 2017, kalau tidak bisa saya tidak akan direkomendasi," ujar La Nyalla seperti dikutip Tribunnews.com, Kamis (11/1/2018).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai wajar jika La Nyalla diminta uang Rp 40 miliar oleh Prabowo untuk maju dalam Pilgub Jawa Timur.


Menurut Arief, uang itu memang dibutuhkan untuk keperluan membayar saksi di tempat pemungutan suara (TPS).(Nursita Sari)

Berita telah dipublikasikan di Kompas.com dengan judul: Anies: Tidak Ada Mahar pada Pilkada DKI, Kemarin Itu Iuran

Sumber: Kompas.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas