TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar belum memutuskan pengganti Setya Novanto yang akan duduk di kursi Ketua DPR.

Setya Novanto kini menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP.

Hal itu berdampak pada munculnya ketidakpercayaan publik terhadap DPR.

Baca: Kenangan Dedi Mulyadi dan Rumah Dinas Bupati Purwakarta

Menurut Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, hal tersebut seharusnya menjadi pertimbangan serius partai berlambang Pohon Beringin itu dalam memutuskan sosok pengganti Setya Novanto.

Menurut Bivitri, Golkar harus melihat 2 konteks kondisi DPR saat ini dalam menentukan siapa calon Ketua DPR yang dianggap layak dan di terima oleh publik.

"Konteksnya menurut saya, paling tidak ada 2. Pertama, legitimasi lembaga DPR yang turun. Ketidakpercayaan publik makin tinggi. Misalnya soal kisruh e-KTP. Jadi mestinya Ketua DPR yang sekarang juga harusnya berjarak dengan kasus e-KTP, jangan sampai ada conflict of interest. Ini akan membuat hubungan DPR dan KPK bisa memanas lagi dan bisa berpengaruh lagi pada tingkat kepercayaan publik terhadap DPR, " kata Bivitri kepada wartawan, Sabtu (13/1/2018).

Baca: Ganjar Pranowo: Mahar Politik, Duitnya dari Mana?

Bivitri juga meminta Partai Golkar mempertimbangkan konteks stabilitas dan efektivitas DPR di tahun politik ini.

"Konteks kedua adalah tahun politik. Menjelang pemilu seperti ini, di manapun, biasanya memang lembag legislatif akan menurun kerjanya karena fokus pada pemilu. Nah ini juga yang harus dijaga. Ketua DPR yang baru juga harus menjaga agar kinerja DPR tidak turun terlalu jauh. Karena itu, ketua juga harus tipe yang kepemimpinannya baik dan diterima oleh berbagai kalangan internal DPR maupun eksternal (relasi dengan lembaga2 negara lain)," kata Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

Seperti diketahui, sejumlah kader Golkar masuk bursa calon Ketua DPR. Mereka adalah, Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo, Ketua Banggar DPR Aziz Syamsuddin, dan Ketua Komisi II Zainudin Amali.