TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Indonesia Corruption Watch (ICW) kecewa atas keputusan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menunjuk Bambang Soesatyo menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurut Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz, penunjukan Bambang Soesatyo justru mengabaikan kebutuhan DPR terhadap pimpinan yang kredibel.

Selain itu, kata Donal, penunjukan Bamsoet demikian sapaannya, mengonfirmasi bahwa partai pimpinan Airlangga Hartarto tersebut tidak belajar dari kelengahan sebelumnya.

Baca: Seorang Korban Lantai BEI Ambruk Sedang Hamil 8 Bulan

ICW juga mengingatkan saat Partai Golkar menunjuk Setya Novanto sebagai Ketua DPR.

Sejumlah pihak memberikan peringatan akibat citra Setya Novanto yang buruk karena banyak disebut dan diduga terlibat kasus korupsi.

Mulai dari kasus Bank Bali, penyelundupan beras impor, pembangunan lapangan tembak PON Riau, hingga korupsi KTP Elektronik.

Hasilnya, sepanjang Setya Novanto menjabat, banyak kontroversi yang dilakukannya dan berdampak buruk pada citra DPR.

Baca: Senyum Mantan Menko Maritim Saat Temui Pedagang Beras Cipinang

Mulai dari kasus selfie dengan Donald Trump, kasus Papa Minta Saham, hingga terakhir menjadi tersangka kasus korupsi KTP Elektronik.

Rentetan kasus tersebut mengonfirmasi kekhawatiran publik mengenai sosok pilihan Partai Golkar.

"Harapan publik pascadideklarasikannya slogan #GolkarBersih oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto tidak terjawab. Ditunjuknya Bambang Soesatyo menunjukkan ketidakkonsistenan Partai Golkar dengan tema Golkar Bersih yang mereka usung," ujar Donal dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Senin (15/1/2018).

ICW menilai menunjuk Bamsoet yang juga duduk sebagai anggota pansus angket sangat bertolak belakang dengan keinginan Golkar untuk keluar dari pansus hak angket.

Bamsoet pernah disebut Miryam S. Haryani telah menekannya agar tidak mengakui pembagian uang dalam kasus E-KTP.

Meskipun kesaksian ini kemudian dicabut oleh Miryam dan menjadi cikal bakal penggunaan Hak Angket DPR untuk KPK.

Tidak hanya itu, menurut Donal, Bamsoet juga beberapa kali diperiksa KPK dalam kasus korupsi simulator ujian surat izin mengemudi di Korps Lalu Lintas Polri pada 2013.

Oleh karena itu, ICW menilai bahwa langkah Partai Golkar menunjuk Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR merupakan langkah yang tidak tepat dan tidak sejalan dengan komitmen #GolkarBersih.

"Langkah mengecewakan ini dikhawatirkan akan semakin berdampak buruk terhadap citra DPR dan komitmen Partai Golkar serta DPR untuk pemberantasan korupsi," tegas Donal.

Oleh karena itu, ICW merekomendasikan Partai Golkar untuk menarik keputusan penunjukan Bamsoet dan menggantinya dengan anggota yang tidak mempunyai rekam jejak bermasalah dalam hal kasus korupsi diantara 91 anggota fraksi yang dimiliki.

ICW memberikan catatan, bahwa prasyarat dasar pemilihan pengganti Setya adalah anggota bersangkutan tidak pernah disebut atau diduga terlibat dalam kasus korupsi dan kejahatan lainnya serta bukan pihak yang secara aktif merongrong upaya pemberantasan korupsi.