Presiden Memerintahkan Penataan Sungai Citarum Segera Berjalan Secara Terintegrasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh jajaran pemerintahan segera merevitalisasi Sungai Citarum.

“Jangan ditunda-tunda lagi,” kata Presiden Joko Widodo, Selasa (16/1/2018).

Citarum sangat vital bagi hajat hidup masyarakat luas karena merupakan sungai terpanjang dan terbesar di Provinsi Jawa Barat.

Presiden menyampaikan perintah itu saat memimpin rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Kerja, Selasa, 16 Januari 2018, di Graha Wiksa Praniti, Kota Bandung.

"Penataan Sungai Citarum akan kita pakai sebagai contoh pengelolaan daerah aliran sungai di wilayah lain," ujar Presiden.

Presiden mematok target, dalam tujuh tahun ke depan, Presiden meminta seluruh jajaran pemerintahan baik pusat maupun daerah bekerjasama.

Pengelolaan sungai harus terintegrasi. Mulai dari penyiapan konsep, pelaksanaan, hingga pengawasan di lapangan.

Baca: Wiranto Sebut Ada Palak Memalak Hingga Pungli Di Balik Kotornya Sungai Citarum

"Kuncinya ada di integrasi semua kementerian, lembaga, pemerintah pusat, daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Kuncinya hanya di sini," ungkapnya.

Presiden tak ingin pencemaran yang saat ini sudah merusak lingkungan di aliran Sungai Citarum terus berlanjut dan membahayakan generasi muda Indonesia.

Ia menyatakan, Pemerintah tak akan segan menjatuhkan hukuman tegas bagi para pelaku pencemaran sungai.

"Saya tidak mau Sungai Citarum menjadi tempat pembuangan limbah raksasa bagi pabrik-pabrik yang berlokasi di tepian sungai," ujar Presiden.

Sungai Citarum sangat vital dan memberikan beragam manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Salah satunya menjadi sumber air minum untuk 27,5 juta penduduk, baik di Jawa Barat maupun DKI Jakarta. Irigasi untuk 420 ribu hektare sawah airnya bersumber dari Sungai Citarum.

“Di aliran sungai ini juga ada tiga PLTA, Saguling, Cirata, dan Jatiluhur yang mampu menghasilkan daya listrik 1.400 MW," ucap Presiden.