Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Semakin tidak vitalnya peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI turut dikritik Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam diskusi “Persepsi Politik 2019” di DPW Jakarta Partai Nasional Demokrat, Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (16/1/2018).

Bahkan Fahri menyebut DPD RI berperan seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang didanai oleh pemerintah.

“Saya merindukan peran DPD saat disebut Senat pada zamannya yaitu menjadi Utusan Daerah. Kini DPD jadi seperti LSM plat merah terbesar di Indonesia,” jelasnya.

Fahri mengatakan hal tersebut untuk menjawab pertanyaan peserta diskusi yang sebagian besar merupakan kader Partai Nasdem.

Kini harapan untuk memperkuat peran DPD semakin besar lantaran pemerintah sudah mengalokasikan dana desa dalam APBN.

Baca: Bareskrim Polri Hentikan Sementara Kasus Ujaran Kebencian Politikus Nasdem Viktor Laiskodat

“Saat ini otonomi sudah sampai tingkat tiga di mana pemerintah pusat mentransfer langsung dana desa dari APBN. Dengan begitu tugas DPD menjadi lebih sentral karena turut mengawasi penggunaan dana desa itu,” tegasnya.

Sebelumnya beberapa pakar seperti Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyebut kinerja DPD RI bergantung pada lembaga lain seperti DPR RI.

Yaitu bisa mengajukan usulan dan ikut membahas rancangan undang-undang namun tidak bisa ikut mengesahkan.

Padahal sebagai kamar kedua parlemen DPD seharusnya bisa berperan sebagai penyeimbang DPR RI.