Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Hanura Dadang Rusdiana berharap Dewan Pembina (Wanbin) Hanura bisa segera menyelamatkan partai sebelum proses verifikasi faktual dilakukan.

Dirinya yang tergabung dalam Hanura kubu Sarifuddin Sudding, percaya konflik dalam tubuh Hanura segera selesai jika Dewan Pembina partai tersebut turun tangan.

Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memandang konflik yang sedang dialami Hanura.

Baca: KPU Akan Lakukan Ini Jika 2 Kubu Hanura Miliki SK Kemenkumham

KPU tetap melakukan proses verifikasi faktual terhadap partai politik (parpol) peserta pemilu berdasarkan pada kepengurusan dari Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Sebelum pelaksanaan verifikasi faktual, maka kita berharap Wanbin segera selamatkan partai," ujar Dadang, saat ditemui di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2018).

Baca: Hanura Kubu Sudding Sebut OSO Menarik Mahar Rp 350 Juta

Menurutnya, Dewan Pembina yang diketuai Wiranto yang juga menjabat sebagai Menkopolhukam RI itu, bisa menuntaskan prahara yang membuat partai itu pecah menjadi dua kubu.

Anggota DPR RI itu secara tegas percaya bahwa Dewan Pembina mampu menyelesaikan masalah Hanura hingga tingkat akar rumput.

"Dan saya kira ketika Wanbin turun, langsung saya kira persoalan akan beres dan tidak akan ada lagi pro kontra kepengurusan, Wanbin punya kapasitas untuk melakukan penertiban sampai ke akar," tegas Dadang.

KPU tidak mempedulikan konflik yang terjadi dalam tubuh partai Hanura dalam proses verifikasi faktual parpol peserta pemilu.

Baca: Kubu Sudding: Kita Bukan Hanura Abal-abal!

KPU tetap mendasarkan proses verifikasi faktual tersebut berdasar pada kepengurusan yang telah diberikan SK Menkumham.

Ini menyulitkan Hanura, lantaran saat ini partai tersebut terpecah menjadi dua kubu.

Hanura pun sebelumnya dalam rapat dengar pendapat, mengusulkan agar verifikasi faktual dilakukan berdasar pada data yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Namun jika KPU bersikeras tetap melakukan verifikasi faktual berdasar pada kepengurusan SK Menkumham, maka data sipol yang telah diunggah tentunya akan berubah.

Baca: Kubu Sudding Temui Pimpinan DPR, Klaim sebagai Pengurus Resmi DPP Hanura

Perlu diketahui Menkumham Yasonna Laoly baru saja mengeluarkan SK Kepengurusan yang mengakui kepengurusan Hanura yang dipimpin oleh Oesman Sapta Odang (OSO), dengan susunan yang tentunya sesuai dengan kubu OSO.

Sebelumnya, DPP Partai Hanura memang tengah bergejolak jelang Pilkada serentak 2018 dan memasuki tahun politik 2019.

Partai tersebut pecah menjadi dua kubu, yakni kubu OSO dan kubu Sarifuddin Sudding.

Awal munculnya mosi tidak percaya terhadap OSO yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura karena terkait permasalahan rekomendasi Pilkada dan sejumlah pelanggaran lainnya.

Bahkan tidak hanya itu, kedua kubu itu pun saling tuduh dan saling klaim memiliki dukungan dalam partai tersebut.

Hingga akhirnya kubu Sudding menuduh OSO menggelapkan uang sekira Rp 200 miliar, memasukkan uang itu ke dalam rekening perusahaannya, kemudian diputar demi kembali menghasilkan uang.

Kubu Sudding menuding OSO memasukkan uang tersebut ke dalam perusahaan miliknya, OSO Sekuritas.