TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Pilkada serentak 2018 akan digelar di 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota. Dari jumlah total bakal pasangan calon yang datang ke KPU untuk mendaftar hanya 9 persen perempuan yang mengincar posisi kepala daerah.

Sementara untuk posisi wakilnya hanya 10 persen. Secara keseluruhan jumlah tersebut tidak mencapai 10 persen dari 1.146 total calon kandidat laki-laki, dimana hanya 101 perempuan yang akan berlaga di pilkada tahun ini.

Linda Gumelar, Ketua Yayasan Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP), mengimbau agar perempuan calon kepala daerah mengedepankan kualitas. Kendati dari segi kuantitas (jumlah, Red) perempuan masih belum berani tampil.

"Ayo tunjukkan integritas kita. Kita lakukan hal-hal yang bersifat positif dan berguna bagi rakyat. Kita tunjukkan bahwa kita itu jujur dan bersih," ujar Linda dalam pernyataannya yang diterima tribunnews.com, Rabu (24/1/2018).

GPSP (Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan) adalah yayasan pemberdayaan perempuan. Untuk mendorong pemenuhan hak-hak anak perempuan dan kaum perempuan dalam pembangunan, tidak berafiliasi dengan sistem pemerintahan, politik maupun agama tertentu. Yayasan GPSP didirikan pada 28 Oktober 1998 oleh mantan wartawan senior (Alm) Herawati Diah.

Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabinet Indonesia Bersatu II ini, melanjutkan, sebenarnya perempuan Indonesia punya kualitas yang jauh lebih mumpuni untuk mengisi berbagai posisi di kursi legislatif dan eksekutif.

Namun, lanjutnya, perempuan Indonesia masih terhambat oleh beberapa aspek. Diantaranya materi yang umumnya disyaratkan oleh partai politik (parpol). Linda juga mengisyaratkan soal perlunya kebijakan khusus tentang keberpihakan pada perempuan.

"Saya yakin banyak perempuan yang berkualitas, tapi tidak memenuhi persyaratan dalam rangka untuk memenangkan partai. Saya yakin, perempuan itu mampu berbuat yang terbaik untuk bangsa dan tak kenal lelah, tidak melulu harus membicarakan soal materi,” ujarnya.

Kebijakan yang menunjukkan keberpihakan kepada perempuan sendiri, ditambahkan ibu dua anak ini sangatlah diperlukan. Pemberdayaan perempuan adalah satu dari 17 tujuan pembangunan keberlanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) global periode 2016-2030 untuk meningkatkan kesejahteraan secara merata.

"Saya tidak bisa memprediksi peluang kandidat perempuan di pilkada mendatang, tapi saya berharap semua kandidat termasuk laki-laki paham tentang isu perempuan dan pemberdayaan perempuan demi terwujudnya kesetaraan,” kata Linda lagi.