Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Permudah Pelaporan LHKPN Anggota Dewan, DPR Gandeng KPK

DPR akan menyediakan tempat bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaksanakan tugas

Permudah Pelaporan LHKPN Anggota Dewan, DPR Gandeng KPK
Fitri Wulandari
Rapat Pimpinan (Rapim) perdana yang dipimpin Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, yang dihadiri sejumlah pimpinan DPR lainnya, di ruang rapat pimpinan DPR, Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2018). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan DPR akan menyediakan tempat bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaksanakan tugas menangani Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para anggota dewan.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menggelar rapat pimpinan (rapim) perdananya semenjak menjabat sebagai Ketua DPR RI pada Sidang Paripurna, Senin, 15 Januari lalu.

"Kita akan sediakan tempat di DPR bagi pegawai KPK untuk membantu para anggota DPR yang akan melaporkan LHKPN-nya," ujar Bamsoet, di ruang rapat pimpinan DPR, Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2018).

Mantan Ketua Komisi III DPR RI itu berharap agar kerjasama antara DPR dan KPK bisa mempermudah para anggota dewan yang ingin melaporkan harta kekayaan mereka.

"Kerjasama ini tentu akan mempermudah anggota DPR," kata Bamsoet.

Bamsoet kembali menegaskan harapannya agar kedepannya tidak ada satupun anggota dewan yang luput dari pelaporan LHKPN.

"Sehingga kita harapkan tidak ada lagi anggota DPR yang tidak melaporkan kekayaannya ke KPK," tegas Bamsoet.

Selain membahas mengenai rencana kerjasama DPR dengan KPK terkait pelaporan LHKPN, rapim tersebut juga membahas tentang kesepakatan pimpinan DPR untuk memulai tradisi 'Lunch Meeting'.

Kemudian ada pula pembahasan tentang Rancangan Undang-undang (RUU) MD3.

Serta pembahasan terkait penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit campak dan gizi buruk yang dialami anak-anak di Asmat, Papua, yang menghasilkan keputusan penggalangan dana dari DPR untuk anak-anak tersebut.

Dalam rapim itu, turut hadir Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Politik dan keamanan Fadli Zon, Wakil Ketua bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan Taufik Kurniawan.

Kemudian Wakil Ketua bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat Fahri Hamzah, Wakil Ketua Koordinator Industri dan Pembangunan Agus Hermanto, serta sejumlah pejabat kesekjenan DPR.

Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas