Ace Hasan Minta Mendagri Pertimbangkan Usulan Penjabat Gubernur

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta agar usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo agar Perwira Polri menjadi penjabat Gubernur di Sumatra Utara dan Jawa Barat, dipertimbangkan kembali.

Hal itu menurutnya, untuk menjaga netralitas Kepolisian RI (Polri) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"Sebaiknya dipertimbangkan agar Kepolisian dapat menjaga netralitas dalam Pilkada," ujar Ace, melalui pesan singkat, Jumat (26/1/2018).

Ia menegaskan seharusnya Mendagri juga memikirkan tanggapan publik terkait pengusulan tersebut.

Lantaran publik pasti akan menyoroti masalah netralitas aparat kepolisian.

Sehingga politisi Golkar itu secara tegas menekankan bahwa Mendagri tidak boleh hanya mempertimbangkan berdasar pada aturan perundang-undangan saja.

Baca: Menkumham: Jangan Raffi Ahmad Saja yang Direhabilitasi

"Bukan hanya regulasi atau aturan perundang-undangan yang menjadi alasan dalam menunjuk Plt Gubernur, namun juga sensitivitas publik terhadap persoalan yang disorot publik yaitu netralitas kepolisian," tegas Ace.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyampaikan usul agar Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Irjen Pol Mochamad Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat.

Sedangkan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin diusulkan sebagai Penjabat Gubernur Sumatra Utara.

Nantinya baik Iriawan maupun Martuani, akan mengisi kekosongan jabatan.

Lantaran pada Juni 2018 mendatang, masa jabatan gubernur di dua daerah tersebut akan berakhir.

Selain itu, faktor lainnya memang belum ada gubernur baru yang menggantikan posisi gubernur di Jawa Barat dan Sumatra Utara lantaran pilkada di dua provinsi itu baru dimulai pada akhir Juni.