Berniat Tunjuk Jenderal Polisi Jadi Pj Gubernur, Wasekjen Demokrat Minta Jokowi Ingatkan Mendagri
“Anda Pak Tjahjo Kumolo tetap ngotot mengajukan Polri sebagai Pj maka harapan kami tinggal kepada Pak Presiden Joko Widodo,"
Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin meminta Presiden Joko Widodo untuk menjaga netralitas dalam Pilkada serentak 2018.
Satu di antaranya dengan mengingatkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo agar tidak mengangkat perwira tinggi aktif Polri jadi Penjabat (Pj) Gubernur di Sumatera Utara dan Jawa Barat.
Baca: Wakapolri Sebut Nama Irjen Iriawan dan Martuani Jadi Pj Gubernur Jabar dan Sumut Masih Wacana
Baca: Sepasang Pengantin Menikah di Kantor Polisi Akibat Orangtua Pria Tidak Beri Restu dan Buat Keributan
“Anda Pak Tjahjo Kumolo tetap ngotot mengajukan Polri sebagai Pj maka harapan kami tinggal kepada Pak Presiden Joko Widodo," jelas Didi di Jakarta, Jumat (26/1/2018).
Ia mengaku yakin Presiden Jokowi akan menjaga netralitas dalam Pilkada..
"Kami berharap beliau mengingatkan Mendagri sebagai pembantunya agar tidak memaksakan kehendak,” katanya.
Baca: Biaya Produksi Pembuatan Video Porno Perempuan Dewasa dengan Anak di Bandung Sebesar Rp 108 Juta
Baca: Tercatat Sudah Terjadi 53 Kali Gempa Susulan di Banten dan Sekitarnya
Didi menilai keputusan Mendagri tersebut kurang patut dan keliru sehingga bisa mendegradasi niat Presiden untuk menjaga marwah Pemilu yang netral dan adil.
Karena penunjukan perwira aktif Polri sebagai Pj gubernur akan membuat masyarakat sangsi dengan netralitasnya pemerintah dalam Pilkada.
Baca: Lantai di Kawasan SUGBK Retak Akibat Gempa 5,2 SR Jumat Siang
Alasannya ada beberapa calon kepala daerah yang juga memiliki latar belakang karir dan pendidikan sebagai Polri.
“Keputusan itu bisa membuat masyarakat beranggapan pemerintah melindungi kepentingan partai politik tertentu di Pilkada," katanya.
Didi mengingatkan sebaiknya anggota Polri tetap menjalankan tugasnya secara netral.
"Apakah tidak ada aparatur sipil negara lainnya yang tidak bisa diangkat sebagai Pj?” ujarnya.
Sebelumnya Mendagri mengusulkan 2 oerwira tinggi Polri menjadi Pj Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.
Mereka adalah Irjen Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat yang masa jabatannya berakhir 13 Juni 2018.
Serta Irjen Martuani sebagai Pj Gubernur Sumut yang masa jabatannya berakhir 15 Februari 2018.
