Sri Mulyani: Dana Otonomi Khusus Papua Akan Dievaluasi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Syahrizal Sidik 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan Kemenkeu bakal mengevaluasi efektivitas penyaluran dana Otonomi Khusus Papua. 

Evaluasi itu menindaklanjuti wabah gizi buruk dan campak di Desa Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua belum lama ini. 

“Kejadian akhir-akhir ini yang terjadinya krisis gizi itu memberikan pembelajaran mengenai apakah anggaran otsus yang selama ini dialokasikan dengan suatu formula dengan dana alokasi umum yaitu sekitar 2 persen itu penggunaannya,” ungkap Ani saat acara Rapat Koordinasi Kementerian Perdagangan di Jakarta, Kamis, (1/2/2018).

Ani menambahakan, nantinya, pembahasan mengenai evaluasi dana otsus akan dilakukan Kemenkeu bersama dengan Kementerian Dalam Negeri.

“Selama ini kan (Otsus) diberikannya dalam bentuk blockgrade sehingga itu tergantung dari pemerintah daerah. Padahal, otsus itu memiliki tujuan khusus,” jelas Ani. 

Baca: Jokowi Minta PLN Segera Selesaikan Masalah Desa-desa yang Belum Teraliri Listrik

Ani menambahkan, adanya kasus tersebut sebagai bahan pembelajaran. Oleh karena itu, fokus evaluasi nantinya mengarah pada tujuan dana Otsus Papua. 

“Pambahasan bagaimana implementasi dalam otonomi khusus ini. Dan terutama ini akan berakhir 2021, berarti apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki gizi buruk,” pungkas Ani.