TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Tanggal 5 Februari 2018 Kementerian Sosial melaksanakan Rapat Persiapan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai PKH Tahap I. Penyaluran Bansos PKH akan bersamaan dengan penyaluran BPNT (red-Bantuan Pangan Non Tunai).

"Ini menjadi tanggung jawab kita semua, tanggung jawab untuk mensukseskan penyaluran bansos ini adalah tanggung jawab seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial dan seluruh stakeholder terkait", ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras ketika memberikan arahan pada rapat tersebut dalam keterangan persnya, Selasa (6/2/2018).

Selain Sekretaris Jenderal, hadir juga Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat, Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Sosial, Pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, perwakilan Himbara dan Tenaga Ahli Komisi VIII DPR RI.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam penjelasan tehnis menyampaikan bahwa penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2018 mulai disalurkan bulan Februari.

"Tahapan penyaluran PKH memasuki tahap 1 akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan yaitu Bulan Februari", papar Harry.

Penyaluran bantuan sosial PKH melibatkan berbagai pihak dan stakeholder terkait untuk memastikan bansos PKH tersalurkan tepat sesuai waktu yang telah ditetapkan.

"Peningkatan kerjasama antara Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah dan Bank-Bank Himbara perlu dilakukan untuk memastikan pencairan tepat waktu," lanjut Harry.

Pelaksanaan penyaluran PKH tahap I dapat menjadi media bersama untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PKH. Masalah yang ditemui dilapangan dapat segera diketahui dan dicari jalan penyelesaiannya.

"Banyak pihak berkepentingan memastikan KPM PKH menerima bantuan sosial sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sekaligus menjadi media koordinasi dan evaluasi bersama serta mencari solusi dari kendala yang dihadapi," harap Harry.

Seperti diketahui bahwa bansos PKH disalurkan oleh empat bank pemerintah yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN yang tergabung dalam Himbara. Kementerian Sosial juga ingin memastikan tersedianya agen bank yang dilengkapi EDC dan tersedianya ATM dimana KPM bisa mengambil bantuan.

"Kami berharap outlet-outlet pencairan bantuan cukup tersedia, sehingga tidak menyulitkan bagi KPM untuk mencairkan bantuannya," pungkas Harry.