Fadli Zon: Pers Jangan Jadi Semacam Tukang Stempel Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jelang Hari Pers Nasional (HPN) 2018 yang jatuh pada 9 Februari esok, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyampaikan tantangan yang harus dihadapi insan media kedepannya.

Ia mengatakan menjauhi konflik kepentingan merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi pers saat ini.

"Sekarang ini tantangan ke depan adalah bagaimana tidak adanya suatu konflik kepentingan," ujar Fadli, saat ditemui di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/2/2018).

Hal tersebut mengacu pada adanya kepentingan pribadi pemilik media yang seringkali berbenturan dengan prinsip jurnalistik.

Padahal pers, dalam menyampaikan informasi harus objektif.

"Conflict of Interest dari pemilik media dengan kepentingan-kepentingan yang menyangkut pribadinya, termasuk kepentingan politik pemilik-pemiliknya, saya kira itu tantangan ke depan," kata Fadli.

Baca: Terkait Normalisasi Ciliwung Sandi Sebut Pemprov Harus Rogoh Kocek Untuk Investasi

Politisi Gerindra itu menambahkan, pada era pemerintahan terdahulu, ada hal lainnya yang menjadi perdebatan, bukan kepentingan pemilik media.

"Kalau dulu kan yang menjadi semacam perdebatan itu adalah pers itu harus seperti apa?, apakah pers idealis, pers perjuangan, apakah pers industrialis?," kata Fadli.

Oleh karena itu Fadli pun berharap kedepannya insan pers tidak hanya menjadi penyampai informasi dari pemerintah.

Namun juga pengkritisi tiap kebijakan yang dilakukan pemerintah, sekiranya tidak sesuai dengan aspirasi rakyat.

Pers harus menjadi mata dan telinga rakyat.

"Sekarang memang lebih kepada peran pers ke depan, jangan menjadi semacam tukang stempel dari pemerintah, tetapi lebih kritis," kata Fadli.