Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Urusan 'Kursi' di Senayan Selesai Tinggal Tunggu Restu Megawati dan Prabowo

Mantan Ketua Komisi III berharap, pelantikan pimpinan DPR yang baru itu digelar sebelum masa reses.

Urusan 'Kursi' di Senayan Selesai Tinggal Tunggu Restu Megawati dan Prabowo
TRIBUN/DANY PERMANA
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berbincang dengan redaksi Tribun Grup dalam kunjungannya ke kantor Tribun di Jakarta, Rabu (24/1/2018). TRIBUNNEWS/DANY PERMANA 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) langsung mengucapkan selamat datang bagi pimpinan DPR yang baru, yang akan diisi oleh PDI Perjuangan usai Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui Revisi Undang-undang MD3.

Mantan Ketua Komisi III tersebut berharap, pelantikan pimpinan DPR yang baru itu digelar sebelum masa reses.

"Saya cuma bisa mengatakan welcome join to the club PDIP dalam pimpinan DPR RI. Saya inginnya tanggal 14 Februari itu sudah terjadi pelantikan atau penambahan pimpinan DPR yang baru," ujar Bamsoet, di Gedung DPR RI, Kamis (8/2//2018).

Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan pemerintah akhirnya menyepakati penambahan 3 kursi pimpinan MPR dalam revisi Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD ( MD3).

Adapun jatah penambahan pimpinan MPR tersebut yakni untuk PDIP, Gerindra, dan PKB.
Awalnya pemerintah bersikeras penambahan pimpinan MPR sama dengan DPR, yakni satu kursi.

Baca: SBY Laporkan Firman Wijaya, Setya Novanto: Lihat Saja Nanti Perkembangannya Gimana

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menjelaskan, perubahan sikap pemerintah sangat wajar melihat dinamika politik yang berkembang di DPR.

Ia menilai penambahan tiga kursi pimpinan MPR bertujuan untuk menyolidkan seluruh fraksi di DPR.

Kami mengakomodasi dalam rangka dinamika politik ke depan ini supaya masing-masing kami ini kompak-kompak saja," kata Yasonna.

"Dalam tafsiran kami ini hanya penambahan sesuai dengan urutan peserta pemilu, perolehan suara. Karena di mana pun refleksi hasil pemilu itu harus terefleksi dalam unsur pimpinan. Ini mengakomodasi asas keadilan saja makanya pemerintah dapat menyetujuinya," kata Yasonna lagi.

Halaman
1234
Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas