TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti senior LIPI, Siti Zuhro, menilai konflik antara kepala daerah dan wakilnya merupakan peringatan bagi pemerintah untuk mengajukan perubahan undang-undang pemilu.

"Menurut saya itu peringatan bagi undang-undang bahwa ada yang salah ini yang kita lakukan. Yaitu sekonyong-konyong memaketkan pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ternyata juga berbuntut panjang," ujar Siti di Gado-gado Boplo, Jalan Gereja Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/2/2018).

Siti mengungkapkan  bahwa LIPI telah mengajukan usulan kepada pemerintah untuk merevisi UU Pilkada.

"Memang sempat kami usulkan melalui Kemendagri, untuk revisi undang-undang Pilkada, kita mengusulkan agar tidak dipaketkan," ungkap Siti.

Menurutnya UU Pilkada perlu direvisi dan calon wakil kepala daerah tak harus dipaketkan dengan calok kepala daerah.

Dirinya menilai usulan itu punya landasan hukum yang kuat. Dia menyebutkan Undang-undang hanya mewajibkan kepala daerah yang dipilih langsung dalam pilkada.

Baca: Firman Wijaya Tantang SBY Buktikan Pertemuan Sebelum Sidang di Lapas Sukamiskin

"Itu ternyata ada payung hukumnya yaitu pasal 18 poin 4, hanya gubernur, bupati, wali kota yang dipilih secara demokratis, kalau kita terjemahkan demokratis itu pilkada langsung, berarti tidak ada sama sekali amanah untuk mendorong-dorong wakil kepala daerah untuk dipasang, dipaketkan dalam pilkada, kita sudah melanggar menurut saya," kata Siti.

Seperti diketahui, baru-baru ini terjadi beberapa kasus perselisihan antara Bupati dan Wakil Bupati.

Wakil Bupati Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Asrar Abdul Samad, melampiaskan kemarahannya di tengah upacara pelantikan pejabat eselon III yang dipimpin Bupati Aptripel Tumimomor, di Kolonodale, Jumat, 9 Februari 2018.

Sebelumnya, kasus serupa juga terjadi di Tolitoli, Sulawesi Tengah. Wakil Bupati Tolitoli Abdul Rahman H. Buding marah-marah dan naik ke atas panggung saat Bupati Mohammad Soleh sedang melantik pejabat fungsional dan struktural di gedung wanita Tolitoli.