Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

DPR Sahkan RUU MD3 menjadi Undang-undang, PPP dan NasDem Walk Out

Adapun dua fraksi yang tidak menyetujui pengesahan RUU MD3 yakni Fraksi PPP dan NasDem

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
zoom-in DPR Sahkan RUU MD3 menjadi Undang-undang, PPP dan NasDem Walk Out
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2017). Rapat paripurna DPR itu menyetujui laporan temuan Pansus Hak Angket KPK yang belum dilengkapi dengan rekomendasi, selain itu rapat paripurna juga mengagendakan pengambilan keputusan uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung dan calon anggota Komite Informasi pusat periode 2017-2021. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)‎ menggelar rapat Paripurna membahas Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD ( MD3), Senin (12/2/2018).

Paripurna digelar setelah sebelumnya pimpinan DPR menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) bersama sejumlah pimpinan fraksi.

Dari 560 anggota dewan, sebanyak 211 anggota tidak hadir.

Baca: Anies Baswedan Didemo Ibu-ibu

Rapat dipimpin oleh Fadli Zon dan dihadiri oleh menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Dalam rapat tersebut 8 dari sepuluh fraksi sepakat untuk mengesahkan RUU MD3 menjadi Undang-Undang sementara dua fraksi lainnya menolak mengesahkan RUU dan meminta pembahasan dikembalikan ke tingkat satu.

Berita Rekomendasi

Sebelum pengesahan, Ketua Baleg Supratman Andi Agtas terlebih dahulu memaparkan laporan pembahasan revisi UU MD3.

"Apakah RUU perubahan ke dua Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD ( MD3) dapat disetujui untuk disahkan menjadi undag-undang?" ucap Fadli bertanya.

"Setuju," ‎jawab peserta sidang.

Adapun dua fraksi yang tidak menyetujui pengesahan RUU MD3 yakni Fraksi PPP dan Partai NasDem.

Baca: Hormati Putusan MK, KPK Siap Dipanggil Pansus Hak Angket


Kedua fraksi tersebut memilih walkout sebelum pimpinan sidang mengesahkan RUU MD3 menjadi Undang-undang.

Pembahasan UU MD3 sangat alot, terutama mengenai pasal penambahan kursi pimpinan di DPR, MPR dan DPD.

Dalam rapat kerja ‎antara pemerintah dan Badan Legislasi DPR RI, Kamis pekan lalu, (8/2/2018) kemudian delapan fraksi menyepakati penambahan satu kursi Pimpinan DPR, tiga kursi pimpinan MPR, dan satu kursi pimpinan DPD.

Sementara, PPP dan NasDem menolak revisi UU MD3 diparipurnakan.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas