Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Imas Memanfaatkan Uang Suap untuk Biaya Dirinya pada Pilkada 2018

"Sejak pertengahan 2017 pemberian uang terhadap perantara secara bersama-sama sudah terjadi hingga sekitar delapan kali

Penulis: Amriyono Prakoso
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Imas Memanfaatkan Uang Suap untuk Biaya Dirinya pada Pilkada 2018
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Bupati Subang Imas Aryumningsih menggunakan rompi tahanan meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Kamis (15/2/2018) dini hari. KPK resmi menahan Bupati Subang Imas Aryumningsih beserta tiga tersangka lainnya yang terjaring OTT terkait suap pengurusan perizinan usaha di Pemkab Subang dengan komitmen suap sebesar Rp 4,5 Miliar. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bupati Subang, Imas Aryumningsih dan tersangka lainnya diduga telah menerima suap sebanyak delapan kali sejak pertengahan 2017.

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Febri Diansyah yang menjelaskan penerimaan terakhir termasuk saat penangkapan berlangsung dengan total Rp 1,4 miliar.

"Sejak pertengahan 2017 pemberian uang terhadap perantara secara bersama-sama sudah terjadi hingga sekitar delapan kali termasuk penerimaan terakhir yang ditangkap KPK," tulisnya melalui pesan singkat, Jakarta, Kamis (15/2/2018).

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Subang, Imas Aryumningsih, memanfaatkan uang suap yang diterimanya untuk biaya dirinya pada Pilkada 2018.

Imas sendiri diketahui baru saja ditetapkan sebagai calon bupati Pilkada Subang. Imas dan pasangannya,  Sutarno,  juga sudah memperoleh nomor urut dua untuk Pilkada dengan dukungan dari PKB dan Golkar.

Baca: Penyerahan Uang Suap Kepada Bupati Subang Diduga Delapan Kali

Dalam kasus ini, KPK  menetapkan Bupati Subang Imas Aryumningsih sebagai tersangka suap perizinan pendirian pabrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Berita Rekomendasi

Imas dijerat bersama tiga orang lainnya, yaitu Miftahhudin selaku pihak swasta, Data selaku pihak swasta, dan Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang , Asep Santika. 

Miftahhudin selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara Imas, Data, dan Asep disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas