TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah kader yang masuk kepengurusan DPP Golkar mendapat sorotan.

Ada beberapa kader yang kecewa lantaran tidak memiliki posisi pengurus partai berlambang pohon beringin ini.

Ketua DPP Bidang Organisasi dan Daerah Partai Golkar Taufik Hidayat menilai hal tersebut biasa.

Baca: Menteri Susi Pernah Renang Dengan Hiu, Sandiaga Mengaku Pernah Renang Dengan Ikan Pari

Menurutnya, DPP Golkar akan meminta klarifikasi sekaligus konfirmasi terhadap oknum kader tersebut.

"Kepengurusan ini sudah merupakan hasil proses organisasi yang panjang dan konstitusional. Oleh karena itu sebenarnya aspirasi yang menyangkut posisi dan kepengurusan sudah tuntas ketika sudah diumumkan disusun. Ini waktunya untuk bekerja buat partai dan menyongsong pilkada serentak dan pileg dan pilpres," kata Taufik saat dikonfirmasi, Kamis (15/2/2018).

Dirinya menjelaskan, masalah pengurus sudah rampung ketika Surat Keputusan (SK) dibuat, dan komposisi kepengurusan diumumkan.

"Tetapi ruang partisipasi sebagai kader dibuka lebar, jadi sebaiknya fokus dengan agenda politik kedepan sebagai kader," katanya.

Taufik menjelaskan, Partai Golkar sudah sering kali menggelar Munas hingga menyusun kepengurusan dengan mengakomodir semua kadernya yang berprestasi.

"Ini hanya cara penyikapannya beda dari kader-kader ini. Mestinya nggak perlu cengeng, kader siap ditempatkan dan diberikan peran apa saja," katanya.